RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Jawa Barat pada semester I terjaga optimal.
Perkembangan Perekonomian sampai dengan 31 Juli 2024
Ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian. Geopolitik masih menjadi faktor risiko terbesar antara lain meningkatnya konflik dan friksi antarnegara (perang di Ukraina, krisis Timur Tengah yang bertambah dengan keterlibatan Iran, dan eskalasi trade war antara AS dan Tiongkok), dinamika pasar keuangan (volatilitas nilai tukar dan yield), dan lemahnya prospek pertumbuhan global.
Kinerja ekonomi Jawa Barat triwulan II 2024 tumbuh positif sebesar 4,95 persen (yoy), dengan PDRB ADHB sebesar Rp706,48 triliun dan ADHK sebesar Rp436,95 triliun. Neraca perdagangan Jawa Barat bulan Juni masih melanjutkan surplus sebelumnya, di angka USD1,94 miliar. Nilai ekspor tercatat USD 3,00 miliar, sementara impor mencapai USD1,06 miliar.
Inflasi domestik di wilayah Jawa Barat bulan Juli terkendali, sebesar 2,25 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,83. Penyumbang utama inflasi yoy diantaranya adalah komoditas beras, emas perhiasan, sigaret kretek mesin, cabai rawit dan daun bawang. NTP dan NTUP Jawa Barat naik akibat semua subsektor alami kenaikan. NTP bulan Juli sebesar 110,92 sementara NTN sebesar 112,98.
Perkembangan APBN sampai 31 Juli 2024
APBN kembali mencatatkan surplus sebesar Rp17,34 triliun dengan total pendapatan sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp87,00 triliun (53,14 persen) sementara total belanja mencapai Rp69,67 triliun (55,49 persen). Kinerja penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Barat III sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai Rp 17,3 triliun (54,76% dari target APBN 2024) dengan pertumbuhan 6,3% yoy.
Realisasi Belanja Negara tumbuh 9,28 persen (yoy). Kinerja Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan sebesar 22,85 persen atau senilai Rp5,11 triliun, pertumbuhan terjadi pada semua jenis belanja kecuali belanja bantuan sosial, pertumbuhan terbesar pada Belanja Barang sebesar 34,71 persen atau senilai 2,99 triliun. Anggaran Prioritas tahun 2024 tetap dijaga dalam rangka mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas SDM, serta merespons dinamika kesehatan dan ketahanan pangan. Kontribusi fiskal APBN untuk pembangunan Jawa Barat s.d. Juli 2024 untuk realisasi belanja infrastruktur mencapai Rp2,87 triliun (37,79 persen), pendidikan Rp2,95 triliun (43,22 persen), kesehatan Rp1.43 triliun (44,89 persen), dan ketahanan pangan Rp1,77 triliun (46,10 persen).
Realisasi TKD tumbuh sebesar 1,94 persen (yoy). Pertumbuhan terjadi di semua jenis Dana kecuali DAK Fisik yang terkontraksi. Realisasi terbesar pada DAU sebesar Rp24,54 triliun. Pertumbuhan tertinggi pada Dana Insentif Fiskal sebesar 384,58 persen karena meningkatnya Pemda yang mendapat DIF.
Pendapatan Wilayah Jabar tumbuh sebesar 0,67 persen (yoy) atau senilai Rp575,15 miliar. Kenaikan terbesar terjadi pada Pajak Bumi dan Bangunan yang tumbuh 10,16 persen atau senilai Rp34,40 miliar dan PPh Non MIgas yang tumbuh sebesar 9,11 persen atau senilai Rp3,00 triliun. Kenaikan Bea Masuk sebesar 18,86 persen karena terdapat importasi Bulog dan realisasi pelunasan dari hasil audit cukup signifikan.
Penerimaan pajak s.d. 31 Juli 2024 mencapai Rp 67,07 triliun, tumbuh positif sebesar 2,62 persen atau senilai Rp. 1,71 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Dari lima jenis pajak, kelompok PPN dan PPnBM mengalami kontraksi sebesar -4,23 persen (Rp. 1,34 triliun) dibanding periode yang sama tahun lalu. Jenis pajak PPh Non Migas mengalami peningkatan sebesar 9,11 persen (Rp 3,004 triliun). Jika dilihat dari realisasi per bulan, secara netto, realisasi bulan Juli 2024 sebesar Rp9,77 triliun. Lebih besar jika dibanding realisasi netto bulan Juli 2023 (Rp6,59 triliun).
Distribusi target penerimaan untuk Kanwil DJBC Jawa Barat TA 2024 Rp36,09 triliun, naik 2,69 persen dari target Tahun 2023. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp15,93 triliun (44,13 persen dari target APBN), namun turun 9,11 persen (yoy) yang dipengaruhi penurunan produksi HT utama di Jawa Barat yakni SKM dan SPM Gol.I. Penerimaan rutin Rp15,93 triliun (99,35 persen) dan Extra Effort Rp102,83 miliar (0,65 persen). Kanwil dan KPPBC melakukan penindakan rokok ilegal sebanyak 3.009 penindakan, jumlah Barang Hasil Penindakan 31,84 juta batang dengan perkiraan nilai barang Rp43,47 miliar dan potensi penerimaan negara yang hilang Rp23,52 miliar.
Total realisasi PNBP tumbuh positif sebesar 13,04 persen (yoy) dengan capaian sebesar Rp4,01 triliun atau 79,44 persen dari target Rp5,04 triliun yang dikontribusi dari berbagai sumber PNBP Lainnya dan pendapatan yang dihasilkan Badan Layanan Umum.
Dalam rangka percepatan transformasi ekonomi jangka pendek, Pemerintah mengalokasikan peran fiskal melalui berbagai kegiatan. Antara lain Pengendalian Inflasi (Stabilitas Harga) dalam bentuk Prasarana Jaringan Sumber Daya Air, Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang SDA dan Irigasi, OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air. Hingga Juli 2024 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp937,50 miliar; sementara untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem realisasi mencapai Rp377,07 miliar. Upaya Penurunan Prevalensi Stunting di
Jawa Barat telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran mencapai Rp43,54 miliar. Peran fiskal dalam Peningkatan Investasi hingga semester I tahun 2024 telah direalisasikan dana sebesar Rp434,47 juta. Sementara realisasi untuk Penurunan Tingkat Pengangguran mencapai Rp97,96 miliar. Untuk Penyaluran Bantuan Sosial, realisasi Bansos s.d. 31 Juli 2024 di Jawa Barat mencapai Rp8,91 triliun dengan jumlah 24.597.347 KPM yang terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Keluarga Harapan (PKH), Yatim Piatu (YAPI), dan Kartu Prakerja.
Sebagai kesimpulan, di tengah dinamika global masih tinggi yang dipengaruhi oleh tensi geopolitik, kontraksi aktivitas, perdagangan dan manufaktur, serta volatilitas pasar keuangan harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi kuartal II terjaga positif 4,95 persen yang didukung konsumsi yang terjaga kuat dan pertumbuhan investasi. Kinerja APBN s.d. Juli 2024 masih on-track, Belanja Negara tumbuh cukup tinggi dengan dijaga kualitasnya. Peran APBN terus dioptimalkan sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian. (adv)
