RADARBEKASI.ID, BEKASI – Persentase cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) Kota Bekasi pada tahun ini mencapai 99,58 persen. Pertumbuhan penduduk jadi salah satu tantangan Kota Bekasi untuk mempertahankan status UHC berikut dengan penghargaannya.
“Persentase ini tergantung dari pada meningkatnya jumlah penduduk. Urbanisasi banyak, angka kelahiran juga pastinya, inilah yang harus memang kita antisipasi,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, Tanti Rohilawati.
Perlu diketahui, UHC merupakan sistem perawatan dan pelayanan kesehatan yang menjamin semua penduduk di suatu negara atau wilayah tertentu memiliki akses untuk mendapatkan layanan kesehatan.
BACA JUGA: Pemkot Bekasi Awasi Jajanan Sekolah
Pertumbuhan penduduk Kota Bekasi saat ini, menurut Tanti, cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Pada semester 1 tahun 2024 saja, tercatat jumlah penduduk naik dari 2,3 menjadi 2,5 juta jiwa.
Melihat realitas tersebut, Tanti menyatakan dinkes akan terus mengintegrasikan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Bekasi. Prioritas utamanya adalah masyarakat yang tengah membutuhkan pelayanan kesehatan.
Setiap warga yang belum memiliki jaminan kesehatan akan segera didaftarkan oleh Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan langsung aktif.
“Jadi secara otomatis oleh rumah sakit diinput, didaftarkan dan langsung otomatis aktif. Kurang lebih 3 ribuan yang kita integrasikan dari RS yang ada di Kota Bekasi dan Dinsos,” ucapnya.
Dengan status UHC saat ini, ia meminta kepada warga Kota Bekasi agar tak tahu mengakses layanan kesehatan. Pihaknya juga telah mensosialisasikan kepada seluruh RS agar mendaftarkan pasien yang belum memiliki BPJS kesehatan.
“Diharapkan seluruh penduduk sudah memiliki jaminan kesehatan,” tambahnya.
Diketahui, pekan kemarin, Kota Bekasi menerima penghargaan UHC. Penghargaan itu diterima karena sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sedikitnya 98 persen masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan.
Pemerintah daerah diminta untuk terus mendorong setiap penduduk terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (sur)
