RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bahrum Ulum merupakan aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) yang inovatif. Melalui idenya, Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki aplikasi berbasis mobile yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, menyampaikan pengaduan, serta mengakses layanan publik.
Aplikasi yang dikembangkan oleh Bahrul Ulum bernama “Bebunge” atau “Bekasi Nyambung Bae”. Aplikasi ini awalnya merupakan inisiatif Diskominfosantik untuk melibatkan partisipasi masyarakat di seluruh Kabupaten Bekasi dalam mengawasi pembangunan daerah melalui fitur pengaduan.
Kepada Radar Bekasi, Bahrul Ulum mengungkapkan bahwa ide pembuatan aplikasi Bebunge muncul saat dirinya berdiskusi dengan almarhum Eka Supriatmaja, Bupati Bekasi saat itu, mengenai kebutuhan pelayanan publik di era digitalisasi.
“Bebunge awalnya dinamai oleh almarhum Pak Eka Supriatmaja. Beliau melihat bahwa digitalisasi akan menjadi isu strategis ke depan dan transformasi digital dari pelayanan publik yang konvensional ke digital adalah hal yang penting. Oleh karena itu, saya membuat aplikasi ini,” kata Bahrul, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Diskominfosantik Kabupaten Bekasi.
Pengembangan aplikasi versi pertama dimulai pada 2019. Bahrul mengakui bahwa pada awalnya, aplikasi ini tidak berjalan dengan baik untuk kepentingan publik.
“Pada saat kita ngembangkan ini trennya ketika tayang di play store android penggunaan masyarakat tidak ada yang antusias. Sehingga tidak kepakailah, sebab paling yang download ga sampai 1.000 pengguna,” jelasnya.
Kendati demikian, dirinya tidak menyerah agar aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Pada saat pandemi, aplikasi Bebunge dikembangkan fitur pelaporan dan antrean salat Jumat di masjid.
Meski begitu, Bahrul tidak menyerah. Saat pandemi, aplikasi Bebunge dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur pelaporan dan antrean salat Jumat di masjid. “Kami menyadari bahwa aplikasi layanan publik harus memecahkan masalah dan memudahkan. Selama pandemi, kami menambahkan fitur pelaporan langsung ke bupati dan antrean salat Jumat,” tambahnya.
Dengan berjalannya waktu, pemerintah pusat mengeluarkan imbauan untuk membatasi pengadaan aplikasi. Menurut data Kementerian Keuangan, setiap tahun ada sekitar 27 ribu pengadaan aplikasi di pemerintah kota/kabupaten, banyak di antaranya tidak digunakan. Bahrul menegaskan pentingnya keterpaduan sistem untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi masyarakat.
“Jika masyarakat harus mengenal satu per satu aplikasi, mereka akan bingung. Kami harus bergerak cepat untuk mengatasi kendala koordinasi antar layanan publik, seperti catatan sipil, kesehatan, dan perizinan,” ucapnya.
Bahrul tidak menampik bahwa biaya pengembangan aplikasi ini tidak murah. Pada saat itu, biaya untuk aplikasi super berbasis mobile bisa mencapai ratusan miliaran rupiah.
“Akhirnya, kami melanjutkan proses secara bertahap pada 2020, 2021, dan 2022. Pada 2023, kami mulai meyakinkan diri untuk mengembangkan versi 2.0. Kami menggunakan metode yang tidak lagi bergantung pada barang dan jasa untuk menghindari over budgeting,” ujarnya.
“Kami melibatkan beberapa tenaga ahli, sekitar tiga hingga empat orang, serta berkomitmen untuk melakukan transfer knowledge dengan teman-teman ASN di Kominfo. Dengan demikian, kami mengembangkan aplikasi ini bersama-sama,” jelas Bahrul.
Bahrul menjelaskan, pengembangan Bebunge proses berkelanjutan. Pihaknya mengikuti siklus pengembangan aplikasi atau SDLC (Software Development Life Cycle) yang terdiri dari tujuh tahapan yang terdokumentasi. Tahapan ini meliputi perencanaan, rancangan sistem, desain template, implementasi dengan pemilihan bahasa pemrograman yang tepat, serta pengujian.
“Proses inilah kenapa lama dari 2020 sampai 2024 bisa tayang kembali,” ujarnya.
Setelah pengujian kelayakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang memastikan aplikasi ini layak ditayangkan, Bahrul memulai tahap perkenalan dan uji publik.
“Setelah BSSN mengeluarkan rekomendasi bahwa aplikasi ini layak, barulah kami memulai tahap perkenalan dan uji publik kepada masyarakat,” ujarnya.
Dengan rasa syukur sebagai pengembang aplikasi Bebunge, Bahrul mengungkapkan pencapaian yang diraih. Aplikasi Bebunge yang awalnya hanya diunduh kurang dari 1.000 kali, kini mencapai 60 ribu kali.
Meskipun menghadapi berbagai masalah, seperti proses bisnis yang rumit, timnya terus berusaha memperbaiki kekurangan berdasarkan umpan balik masyarakat. Di Google Play Store, rating aplikasi Bebunge saat ini 4,6 dari 5, mencerminkan penilaian sangat baik dari masyarakat.
“Jika dibandingkan dengan aplikasi lain di Play Store, banyak yang memiliki rating lebih rendah. Kami, dengan rating 4,6, termasuk yang tertinggi, karena rating ini berasal dari hampir 50.000 pengguna,” tambahnya.
Saat ini, Bebunge V2 telah dikembangkan sebagai fasilitas yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, menyampaikan pengaduan, dan mendapatkan layanan publik lainnya. Aplikasi ini, yang dapat diunduh di Play Store, memiliki beberapa keunggulan, antara lain menggabungkan berbagai layanan dalam satu aplikasi, menghemat memori smartphone, serta dikelola dengan baik oleh Diskominfosantik Kabupaten Bekasi.
Bebunge V2 kini terintegrasi dengan berbagai layanan pemerintah berbasis elektronik seperti Sitepak, Bebeli, PPDB, SP4N Lapor, BOSS, IPBB, dan layanan lainnya. Rencananya, Bebunge V2 akan mengintegrasikan seluruh layanan elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. (and)
BIODATA
BAHRUL ULUM
Lahir: Bekasi, 13 April 1985
Instansi Kerja: Diskominfosantik Kabupaten Bekasi
Pendidikan:
S1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
S2 Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha
