RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah di Indonesia yang tak memiliki pimpinan definitif terlama. Ya, sejak 2021 lalu wilayah dengan 23 kecamatan ini hanya dipimpin seorang diri alias single oleh Pelaksana Tugas (Plt) hingga Penjabat (Pj) Bupati dengan segala keterbatasannya.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, mengatakan kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) hingga Penjabat (Pj) kepala daerah akan berdampak pada kebijakan pembangunan. Terutama, dalam hal menuntaskan persoalan-persoalan di daerah.
Ia menyampaikan bahwa selama tidak dipimpin oleh kepala daerah definitif, kinerja pemerintahan di Kabupaten Bekasi relatif menurun. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan kepala daerah yang bersifat sementara.
“Karena memang tidak adanya kapasitas dalam pembuatan kebijakan, keterbatasan karena pemimpinnya bukan definitif,” katanya, Rabu (15/8).
Selain itu ia juga menyebut dukungan publik pada kepala daerah sementara ini relatif rendah, partisipasi publik terkesan tidak substantif. Misalnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, idealnya dibutuhkan kerjasama mulai dari pemerintahan di tingkat kota hingga yang paling bawah yakni RT dan RW. Kepemimpinan Plt hingga Pj kepala daerah ini disebut hanya menjalankan rutinitas dan kebijakan pembangunan yang sudah direncanakan.”Jadi mereka hanya menjalankan rutinitas saja, tidak (membuat kebijakan) yang nendang,” ucapnya.
Tiga tahun seperti yang dialami oleh Kabupaten Bekasi merupakan waktu yang terlalu lama bagi daerah dipimpin oleh Plt maupun Pj. Selain faktor kepala daerah yang tersangkut kasus hukum, kondisi politik juga menambah panjang waktu kepemimpinan Bupati non definitif.
Sekilas tentang pembangunan infrastruktur seperti jalan yang relatif masif dibawah kepemimpinan Pj Bupati, Trubus menyebut apa yang dilakukan oleh Pj bupati merupakan perencanaan yang telah dibangun oleh Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya. Cenderung pembangunan Infrastruktur oleh kepala daerah definitif baru terlihat masif pada tahun ketiga sampai tahun kelima.
BACA JUGA: Pj Bupati Bekasi Berganti
Bahkan sangat dimungkinkan dibawah kepemimpinan kepala daerah definitif, pembangunan infrastruktur serta pelaksanaan program-program yang telah disusun berlangsung lebih cepat. Hal ini diantaranya bertujuan untuk merebut perhatian konstituen.
“Yang dijalankan oleh Pj-Pj, Plt itu kan karena sudah tertuang dalam Renstranya, di dalam RPJMD itu. Tapi sesungguhnya ini semua sudah ditanam oleh yang terdahulu,” ungkapnya.
Kabupaten Bekasi perlu segera mempersiapkan diri, memperbaiki organisasi pemerintahan serta tata kelolanya jauh lebih baik. Pasalnya, kedepan Bekasi menjadi salah satu daerah di kawasan aglomerasi dengan Jakarta.
Pada saatnya nanti, Jakarta akan menjelma jadi pusat perekonomian nasional dan kita global.
“Jadi menurut saya ini memang harus siap-siap dan harus menata dirinya lagi, organisasinya, tata kelolanya,” tambahnya.
Pengamat Politik Bekasi, Roy Kamarullah menilai, meskipun wilayah dengan 187 desa ini sudah menjadi daerah maju, namun belum modern. “Sosok yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bekasi, pertama yang mampu mempersatukan semua elemen dan golongan di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi ini dengan kompleksitas permasalahan yang banyak, mampu juga melakukan pemecahan masalah secara priorita,” tuturnya.
“Sebagai daerah yang mempunyai kawasan industri terbesar se Asia Tenggara, harus mampu menciptakan, kehilangan kesenjangan dalam rangka melahirkan lowongan-lowongan pekerjaan. Dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Bekasi. Karena menjadi sangat mencengangkan, di kabupaten yang banyak perusahan, tetapi banyak penganggurannya,” sambung Roy. (sur)
