Berita Bekasi Nomor Satu

Serapan Anggaran di Kabupaten Bekasi Masih Rendah

ILUSTRASI: Truk pengantar barang melintasi kawasan Deltamas Cikarang Pusat, belum lama ini. Serapan anggaran hingga memasuki akhir triwulan ketiga masih rendah, yaitu 44,16 persen dari total APBD 2024 Kabupaten Bekasi sebesar Rp7,9 triliun. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Serapan anggaran hingga memasuki akhir triwulan ketiga masih rendah, yaitu 44,16 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 Kabupaten Bekasi sebesar Rp7,9 triliun.

Sebagian besar perangkat daerah dengan anggaran terbesar masih berada di kisaran 30 persen. Misalnya, Dinas Pendidikan dengan total anggaran Rp2,005 triliun baru terserap 39,44 persen, Dinas Kesehatan dari total anggaran Rp1,254 triliun baru terserap 38,12 persen, dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi dari total anggaran Rp744 miliar baru terserap 36,65 persen.

Selain itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan total anggaran Rp422 miliar baru terserap 35,41 persen, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dari total anggaran Rp434 miliar baru terserap 35,35 persen.

BACA JUGA: Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Imbau ASN Semangat Bekerja

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, mengharapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tetap fokus bekerja sesuai program kerja, meskipun saat ini merupakan masa kontestasi Pilkada.

“Dalam menghadapi Pilkada, ASN harus tetap fokus bekerja karena perencanaan program kerja sudah dirancang. Adanya pergantian Pj Bupati Bekasi tidak mempengaruhi Perda APBD yang telah dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Ani menambahkan, program prioritas tidak hanya mencakup infrastruktur. Ia menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur pendidikan, jalan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan membina sumber daya masyarakat yang berdaya saing.

“Saat ini, serapan anggaran masih rendah. Kami berharap ASN dapat lebih maksimal menjalankan program yang telah dianggarkan agar dapat diimplementasikan,” tambahnya.

Sementara itu, sejak diamanahkan sebagai Pj Bupati Bekasi, Dedy Supriadi, dirinya telah mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta camat dalam rapat pimpinan (rapim).

“Saya sudah mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk tetap fokus bekerja dan menyelesaikan masalah demi kepentingan masyarakat. Kami juga membahas serapan anggaran serta capaian program kerja, apakah ada kendala atau tidak,” ucapnya.

BACA JUGA: DPRD Kabupaten Bekasi Dorong ASN Tingkatkan Inovasi

Dedy menegaskan bahwa dirinya akan melanjutkan program-program dari kepemimpinan Pj Bupati sebelumnya. Program yang belum terselesaikan akan dilanjutkan demi kepentingan masyarakat.
“Dalam rapim pertama, saya langsung menyampaikan bahwa setiap perangkat daerah sudah memiliki rencana kerja (renja) beserta anggarannya. Jadi, program harus segera direalisasikan. Untuk mengawal program, saya sudah turun langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan kegiatan,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, menuturkan bahwa serapan anggaran di dinasnya mayoritas digunakan untuk honor para guru non-ASN, serta kegiatan yang masih dalam proses pencairan administrasi.

“Kami mayoritas menggunakan anggaran untuk honor para guru non-ASN yang jumlahnya ribuan, serta gaji mereka yang dikeluarkan setiap bulan melalui APBD,” katanya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, menuturkan bahwa beberapa kegiatan seperti pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu), pembangunan jalan lingkungan, dan drainase sudah berjalan.

“Kegiatan sudah banyak yang berjalan, bahkan secara fisik sudah rampung dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti rutilahu, jalan lingkungan, dan drainase,” ucapnya.

Namun, untuk proses penagihan masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, seperti cek lapangan untuk memastikan spesifikasi sesuai dengan perencanaan serta koordinasi lapangan untuk memastikan kualitas.

“Kami yakin dalam dua minggu ke depan, penyerapan anggaran sudah maksimal. Saat ini, kami berada dalam tahap pembayaran sesuai ketentuan dan taat administrasi untuk mencegah adanya perbuatan yang merugikan keuangan daerah,” pungkasnya. (and)