RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan sebagai respons terhadap dampak musim kemarau di wilayah setempat.
Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Agung Mulia, melaporkan bahwa kekeringan telah melanda ribuan hektar persawahan di Kabupaten Bekasi.
“Data tim menunjukkan sekitar 7.000 hektar sawah mengalami kekeringan. Oleh karena itu, SK tentang status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan akan dikeluarkan,” ujar Agung kepada Radar Bekasi, Kamis (29/8).
SK tersebut direncanakan diterbitkan pada Jumat (30/8) sebagai dasar untuk penanggulangan, termasuk pengalokasian Biaya Tak Terduga (BTT) untuk saluran irigasi dan normalisasi lahan pertanian.
BACA JUGA: Antisipasi Kekeringan, Pemkab Bekasi Terjunkan Tim Kaji DAS
“SK tentang Tanggap Darurat Bencana Kekeringan akan dikeluarkan sebagai kebijakan yang dikeluarkan sebagai dasar untuk menanggulanginya. Kalau tidak ada halangan lancar kemungkinan besok (hari ini, red) SK sudah terbit,” katanya.
Agung menjelaskan bahwa BTT akan digunakan untuk memperbaiki saluran irigasi dan tanggul yang kritis. Ada 10 kecamatan yang menjadi fokus, yaitu Cikarang Barat, Cikarang Utara, Cibitung, Sukakarya, Karangbahagia, Cabang Bungin, Pebayuran, Tambelang, dan Muara Gembong.
Selain normalisasi, pihaknya juga akan membangun saluran irigasi tambahan untuk memastikan aliran air ke sawah.
“Selain normalisasi, kami juga perbaiki tanggul tanggul yang kritis. Kemudian juga ada pembangunan irigasi yang tujuan untuk mengalirkan air ke sawah untuk pemenuhan petani,” ucapnya.
Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Muchlis, menyampaikan bahwa rapat mengenai Biaya Tak Terduga (BTT) telah dilakukan untuk menentukan keputusan dan langkah penanggulangan.
“Sudah kami bahas, tetapi anggarannya masih dalam pembahasan,” ujarnya.
BACA JUGA: Atasi Kekeringan Lahan Sawah, Pemkab Bekasi Janji Normalisasi Kali
Muchlis menjelaskan bahwa pemetaan daerah rawan kekeringan akibat musim kemarau telah dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Berdasarkan pemetaan dan kajian sementara, wilayah pesisir mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
“Sudah ada keluhan warga mengenai air asin. Mereka memohon bantuan air bersih,” katanya. Pihaknya merespons dengan berkoordinasi dengan kecamatan setempat untuk mengajukan permohonan bantuan air bersih.
“Surat permohonan sudah diterima dan langsung ditindaklanjuti dengan distribusi air bersih. Hingga saat ini, kami telah mendistribusikan 120.000 liter air bersih,” tambahnya.
Bantuan air bersih tersebut diberikan di wilayah Muaragembong, Cabangbungin, Sukawangi, Bojongmangu, dan Karangbahagia.
“Untuk sementara kami lakukan bantuan air bersih. Bantuan ini paling banyak berada di wilayah Kecamatan Muaragembang, sesuai dengan pengajuan masyarakat,” ucapnya.(and)
