RADARBEKASI.ID, BEKASI –Logistik memiliki peran sangat penting dalam kontestasi pemilihan, baik Pemilu, Pilpres, maupun Pilkada. Dari total enam pasangan calon (Paslon) kepala daerah yang mendaftar di Bekasi, beberapa di antaranya memiliki harta kekayaan yang besar.
Harta kekayaan Paslon dapat dilihat melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir mereka saat menjabat, baik di eksekutif, legislatif, maupun sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam prosesnya, sangat mungkin partai politik (Parpol) terlibat dalam mendukung kampanye dan tahapan Pilkada lainnya hingga selesai.
Untuk tiga Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dengan harta kekayaan terbesar, urutan pertama ditempati oleh Heri Koswara – Sholihin dengan total kekayaan Rp25.395.518.211, disusul oleh Uu Saeful Mikdar – Nurul Sumarheni dengan Rp17.504.813.956, dan Tri Adhianto – Harris Bobihoe dengan Rp15.534.400.602.
Di Kabupaten Bekasi, Paslon dengan kekayaan terbesar Ade Kuswara Kunang – Asep Surya Atmaja dengan Rp84.698.871.684, diikuti oleh BN Holik Qodratulloh – Faizal Hafan Farid dengan Rp39.017.608.313, dan Dani Ramdan – Romli HM dengan harta kekayaan Rp8.072.648.314.
Menjelang kompetisi, enam Paslon tersebut telah dipastikan lolos pemeriksaan kesehatan dan hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk ditetapkan oleh KPU Kota dan Kabupaten Bekasi sebagai Paslon resmi.
“Semua mampu untuk menjadi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi,” kata Kadiv Teknis Pelaksanaan KPU Kota Bekasi, Eli Ratnasari.
Begitu juga dengan tiga Paslon di Kabupaten Bekasi, dipastikan lolos pemeriksaan kesehatan.
“Ketiga pasangan calon dalam kondisi sehat dan hasil kesimpulannya sudah disampaikan dari rumah sakit kepada KPU, termasuk kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini Paslon, menerima hasil pemeriksaan yang dikategorikan,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Rido.
BACA JUGA: Tujuh Dewan Provinsi Jabar jadi Penentu Kemenangan di Pilkada Kabupaten Bekasi
Dengan rentang waktu kampanye yang singkat, para kandidat harus bekerja cepat dan tepat hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Sosialisasi dan kampanye tentu membutuhkan dukungan logistik yang memadai.
“Saya pikir teramat penting (logistik), bukan sekedar penting. Karena calon-calon ini, mereka belum tersosialisasikan di awal secara konkrit. Karena pasangan mereka saja ketemunya setelah detik-detik injury time mendekati pendaftaran,” ujar Pengamat Politik Bekasi, Roy Kamarullah kepada Radar Bekasi, Rabu (4/9).
Selain dana kampanye, faktor ketokohan individu dan dukungan dari koalisi Parpol serta kelompok masyarakat juga menjadi kunci untuk memenangkan Pilkada 2024. Kekuatan dana dalam Pemilu juga patut menjadi perhatian.
“Kita bisa melihat pasangan calon mana yang kemudian memiliki tingkat amunisi yang cukup, yang layak untuk memenangkan kontestasi Pilkada 2024,” ungkap Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi.
Kekuatan dana yang dimiliki oleh Paslon juga bisa membuka celah pelanggaran Pilkada. Politik uang atau politik transaksional patut diwaspadai, aktivitas ini bisa merubah perilaku pemilih atau mempengaruhi hasil pemilihan.
“Yang terakhir adalah politik Pragmatis. Bagaimana kemudian sogok menyogok, suap menyuap, beli membeli, kemudian suara dikapitalisasi. Saya pikir ini menjadi kerawanan bagi Pilkada 2024,” tambahnya.
Selain politik uang, kerawanan Pilkada lainnya adalah integritas penyelenggara, intervensi dari struktur negara termasuk netralitas ASN, serta berita bohong berikut dengan kampanye hitam. Deretan kerawanan tersebut menurut Yusfitriadi bukan hal baru, sering kali terjadi dan perlu diantisipasi.
Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang tergolong dekat sangat mungkin berpengaruh. Indikasi pelanggaran Pemilu yang telah berakhir beberapa bulan lalu berpotensi juga terjadi di Pilkada serentak 2024.
Bagi Parpol, segala upaya untuk memperkenalkan dan mengkampanyekan kandidat sangat penting. Setiap orang mungkin mengenal ketokohan setiap individu, masyarakat juga perlu tau nama yang mereka kenal maju sebagai calon kepala daerah.
Jangan sampai, masyarakat hanya mengetahui pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bekasi, tetapi belum tahu siapa-siapa calon bupati dan wakil bupatinya.
“Walaupun itu tidak bisa menjadi alat ukur. Lagi-lagi kembali ke tokohan dan strategi masing-masing tim. Tapi logistik tak bisa dipungkiri menjadi faktor penentu juga,” jelasnya.
Bukan tentang politik uang, kekuatan logistik ini dominan untuk mendukung sosialisasi dan kampanye di tengah masyarakat.
“Ini tidak sekedar terkait masyarakat kita masih transaksional. Ini lebih kepada belum tersosialisasikannya calon-calon di Pilkada Kabupaten Bekasi. Ini untuk itu saja dulu, belum bicara ke yang lain,” sambungnya. (sur/pra)
HARTA KEKAYAAN
PASLON WALI KOTA BEKASI
- Tri Adhianto – Harris Bobihoe: Rp15.534.400.602
– Tri Adhianto:
Harta Kekayaan: Rp12.179.914.164 (Tahun Lapor Akhir 2024)
– Harris Bobihoe:
Harta Kekayaan: Rp3.354.486.438 (Tahun Lapor Akhir 2023)
Utang: Rp236.099.413
- Heri Koswara – Sholihin : Rp25.395.518.211
– Heri Koswara:
Harta Kekayaan: Rp6.483.000.000 (Tahun Lapor Akhir 2023)
– Sholihin:
Harta Kekayaan : Rp18.912.518.211 (Tahun Lapor Akhir 2022)
- Uu Saeful Mikdar – Nurul Sumarheni : Rp17.504.813.956
– Uu Saeful Mikdar:
Harta Kekayaan: Rp15.196.785.412 (Tahun Lapor Akhir 2023)
Utang: Rp530.000.000
– Nurul Sumarheni:
Harta Kekayaan: Rp2.308.028.544 (Tahun Lapor Akhir 2022)
Utang: Rp7.465.800
PASLON BUPATI BEKASI
- BN Holik Qodratulloh – Faizal Hafan Farid: Rp39.017.608.313
– BN Holik Qodratulloh
Harta Kekayaan: Rp36.502.261.807 (Tahun Lapor Akhir 2023)
Utang: Rp568.848.493
– Faizal Hafan Farid
Harta Kekayaan: Rp2.515.346.506 (Tahun Lapor Akhir 2022)
- Dani Ramdan – Romli HM : Rp8.072.648.314
– Dani Ramdan
Harta Kekayaan: Rp8.072.648.314 (Tahun Lapor Akhir 2023)
Utang: Rp174.442.724
– Romli HM: –
- Ade Kuswara Kunang – Asep Surya Atmaja: Rp84.698.871.684
– Ade Kuswara Kunang
Harta Kekayaan : Rp81.888.295.500 (Tahun Lapor Akhir 2023)
Utang : Rp50.800.000
– Asep Surya Atmaja
Harta Kekayaan : Rp2.810.576.184 (Tahun Lapor Akhir 2023)
Utang : Rp1.041.600.000
Sumber: LHKPN
