RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menepis kabar 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bocor.
Pernyataan ini sekaligus menepis isu yang beredar terkait dugaan bocornya data NPWP sejumlah tokoh, termasuk Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan sistem keamanan data tetap terjaga dengan baik dan tidak ada pelanggaran yang mempengaruhi informasi sensitif tersebut.
BACA JUGA: 6,6 Juta Data Pemilik NPWP Bocor, Jokowi: Ini Hal Biasa
“Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti resmi, Jumat (20/9/2024).
Dwi menjelaskan, data yang beredar tidak memiliki keterkaitan dengan data yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan para Wajib Pajak. Struktur data yang tersebar tersebut bukan bagian dari proses administrasi perpajakan yang diatur Ditjen Pajak.
“Terhadap dugaan kebocoran data ini, DJP telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
BACA JUGA: Pemerintah Atur Kembali saat Implementasi NIK Penuh sebagai NPWP
Ditjen Pajak menegaskan komitmennya untuk senantiasa melindungi kerahasiaan serta keamanan data para Wajib Pajak dengan optimal.
Mereka memastikan sistem informasi dan infrastruktur yang dikelola telah dirancang untuk menjaga data tetap aman dan terlindungi. (cr1)
