RADARBEKASI.ID, BEKASI – Buntut demonstrasi para sopir angkot di depan gedung DPRD Kota Bekasi, menyoal keberadaan BisKita, Rabu (3/10/202), Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi menyatakan DPRD bakal merespon dengan payung hukum regulasi terkait transportasi.
“Perlu peraturan wali kota (perwal), peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang transportasi,” ujar Sardi usai menerima audiensi Organda, Kamis (3/10/2024).
Lebih jauh soal BisKita, imbuh Sardi, pihaknya bakal menindaklanjuti dengan memanggil Dishub dan jajarannya. “Kita akan panggil Dishub dan jajarannya untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita juga akan bersurat ke Pj Wali Kota,” ungkap Sardi.
BACA JUGA: Penghasilan Sopir Angkot di Kota Bekasi Merosot Sejak BisKita Beroperasi
Respons ini disampaikan Sardi usai menerima audiensi Organda terkait keluhan para sopir angkot yang menyoal keberadaan BisKita hingga mengurangi pendapatan para awak angkutan.
Dalam.aksi denonstrasi Rabu (2/10/2024) kemarin, para sopir meminta agar BisKita stop beroperasi. Pasalnya, sopir angkot yang dilalui rute BisKita mengalami kemerosotan pendapatan yang cukup besar.
Sementara, Ketua 2 DPD Organda Jawa Barat, Yaya Ropandi mengatakan, pihaknya mengapresiasi masukan dan langkah Organda Kota Bekasi. Dan meminta Pemkot Bekasi menindaklanjuti masukan-masukan dari para sopir angkot di Kota Bekasi.
BACA JUGA: Pj Wali Kota Bekasi dan Kadishub Soal Demo Sopir Angkot Protes BisKita
“Harus ada win-win solution, Pemkot Bekasi dalam rangka BisKita juga harus memperhatikan bagaimana dampaknya terhadap angkutan kota yang operasional hari ini,” ungkap Yaya kepada awak media, Kamis (3/10/2024).
Yaya berharap, pemerintah jangan hanya berpihak pada BisKita, tapi mengabaikan angkutan kota.
“Kita setuju adanya BisKita, tapi ada proses pelibatan dari pengusaha-pengusaha angkot juga harus mendapatkan hak yang sama. BisKita dibiayai APBD misalnya, kenapa ini juga angkot tidak mendapat subsidi, kan itu harus seimbang,” harapnya. (pay)
