RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi mengajak komunitas transpuan atau waria, Srikandi Patriot, dalam agenda sosialisasi pengawasan partisipatif untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Koordinator Divisi Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki, menjelaskan bahwa komunitas ini diundang sebagai bagian dari kelompok rentan.
“Kelompok rentan adalah mereka yang kerap diabaikan karena kerentanannya. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang perlu dilibatkan,” kata Choirunnisa pada Senin (28/10).
Choirunnisa mengungkapkan, keikutsertaan Srikandi Patriot dalam acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Amaroossa Grande Bekasi dilatarbelakangi oleh hak-hak pemilih dari komunitas waria yang setara dengan masyarakat umum.
“Mereka berhak memilih, sama seperti masyarakat lainnya, tanpa melihat aspek keberagaman gender yang merupakan pilihan individu,” lanjutnya.
Data menunjukkan bahwa kelompok rentan di Kota Bekasi berjumlah sekitar 7.841 orang dari total populasi 1,8 juta jiwa.
Choirunnisa menegaskan pentingnya melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara. Selain komunitas waria, Bawaslu juga memperhatikan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, pengamen jalanan, minoritas agama, dan pemilih pemula.
BACA JUGA: Bawaslu Kota Bekasi Serukan Pentingnya Netralitas ASN, TNI, dan Polri Dalam Pilkada
“Kelompok rentan harus mendapatkan hak mereka. Jangan sampai hak mereka diabaikan atau dieksploitasi. Negara wajib melindungi dan memenuhi hak warga negaranya,” jelasnya.
Titin (35), salah satu anggota Srikandi Patriot, menyambut positif undangan dari Bawaslu.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini komunitasnya belum pernah diberi kesempatan berpartisipasi dalam acara serupa pada Pemilu atau Pilkada.
“Awalnya kami bingung, tapi ini pertama kalinya komunitas kami dilibatkan dalam acara seperti ini,” ungkap Titin.
Hal serupa disampaikan Kenty (34), anggota komunitas yang sama. Ia menyoroti bahwa sebelumnya Bawaslu lebih sering melibatkan aktivis atau akademisi dalam acara-acara pengawasan partisipatif.
“Kami dari keberagaman gender diundang dalam kegiatan Bawaslu ini sangat antusias karena memang suara kami itu berhak untuk di Pemilu,”pungkasnya. (rez)
