RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diminta untuk lebih memberi atensi kepada keberlangsungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebelum melaksanakan program wajib belajar 13 tahun.
Diketahui, saat ini ada terdapat 1.167 PAUD yang memiliki izin dan beroperasi di Kota Bekasi. Dari jumlah tersebut, 12 diantaranya TK negeri yang tersebar di 12 kecamatan.
Pengamat pendidikan, Imam Kobul Yahya, menyampaikan bahwa secara umum animo masyarakat memasukkan anaknya di PAUD Kota Bekasi sudah cukup tinggi. Sehingga tidak sulit penerapan program wajib belajar 13 tahun di wilayah Kota Bekasi.
BACA JUGA: Puskesmas Margamulya Pastikan Kesehatan Masyarakat Usia Produktif
“Sudah tidak ada masalah, cuma persepsi di lapangan saja yang masih berbeda. Sasaran PAUD untuk mempersiapkan anak masuk ke sekolah SD itu beda,” ungkapnya.
Perbedaan tersebut menurut Imam, yakni persepsi orang tua serta antara guru PAUD dan guru SD. Dimana orang tua masih kerap menganggap kecerdasan anak setelah mengikuti pendidikan di jenjang PAUD adalah ketika anak mereka mahir membaca, menulis, dan menghitung (Calistung).
Padahal, tujuan PAUD adalah mengeksplore kemampuan kognitif dan mempersiapkan anak untuk beradaptasi di jenjang sekolah yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan larangan adanya tes Calistung pada saat pendaftaran di jenjang Sekolah Dasar (SD).
Sedangkan untuk guru kelas 1 SD, menurutnya harus memahami model pembelajaran di PAUD, ini akan membantu anak beradaptasi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Perhatian pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah juga mesti ditingkatkan pada jenjang pendidikan ini, guna mendukung operasional PAUD dan sarana prasarananya. Mengingat banyak kebutuhan alat peraga dalam metode belajar sambil bermain di PAUD ini.
“TK sekarang dengan menggunakan kurikulum merdeka itu pembelajarannya menggunakan tema, setiap minggu ada temanya. Dengan tema itu alat peraganya harus lengkap,” katanya.
BACA JUGA: Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Ingatkan Jajarannya Komitmen Melayani Masyarakat
Lembaga pendidikan PAUD selama ini memang telah mendapat bantuan operasional (BOP) Rp700 ribu per anak per tahun, layaknya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang didapat oleh jenjang pendidikan dasar dan menengah lainnya.
Selain itu, jumlah PAUD atau TK negeri juga dinilai perlu ditambah jika program ini benar-benar sudah berlaku. Namun, kesulitan yang dihadapi Kota Bekasi saat akan membangun sekolah adalah ketersediaan lahan, lantaran harganya cukup tinggi.
Menurutnya, Kota Bekasi bisa meniru DKI Jakarta. Dimana PAUD beroperasi di lingkungan kantor kelurahan, kecamatan, bahkan pasar milik pemerintah untuk masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di pasar bisa menyekolahkan anaknya.
“Kota Bekasi bisa meniru seperti itu kalau mau memperbanyak TK negeri untuk sementara. Karena kan kita kesulitan, seperti saat akan mendirikan SMP,” tambahnya. (sur)
