RADARBEKASI.ID, BEKASI – Debat kedua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bekasi sudah dihelat Jum’at (8/11) lalu. Debat tersebut sempat menjadi perbincangan ketika dua paslon saling singgung capain saat memimpin Kabupaten Bekasi di eksekutif dan legislatif.
Pasangan calon bupati dan wakil bupati Bekasi nomor urut 2, BN Holik Qodratulloh dan Faizal Hafan Farid sempat meminta klarifikasi kepada paslon nomor 1 Dani Ramdan-Romli HM, perihal klaimnya terhadap pencapaian saat mengemban jabatan sebagai Pj Bupati Bekasi.
“Ini yang disebut debat publik, tergantung strategi masing-masing calon. Di satu sisi Dani Ramdan itu menggunakan strategi komunikasi politik dalam menyampaikan sesuatu yang telah dihasilkan di masa kepemimpinan dia sebagai Pj Bupati. Di sisi yang lain, BN Holik juga benar, kalau keberhasilan yang dilakukan itu tidak dilakukan dengan sendiri,” ujar Pengamat Politik Bekasi, Roy Kamarullah, kepada Radar Bekasi.
Tentunya kata Roy, pencapaian Dani Ramdan saat mengemban jabatan sebagai Pj Bupati Bekasi, ada kerjasama dengan Forkopimda yang lain, baik itu legislatif maupun yudikatif dan campur tangan pihak lain.
“Semuanya punya andil, cuma yang dilakukan Dani Ramdan strategi komunikasi politik. Jadi Dani Ramdan enggak salah, BN Holik juga enggak salah. Holik juga menyediakan strategi politik pada posisi itu, dengan meminta klarifikasi Dani Ramdan, untuk menyampaikan bahwa itu bukan kerjanya sendiri,” jelasnya.
BACA JUGA: https://radarbekasi.id/2024/11/08/debat-kedua-cabup-cawabup-bekasi-paslon-akui-lebih-siap/
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan BN Holik-Faizal di Pilkada Kabupaten Bekasi, Helmi mengatakan, bahwa apa yang dilakukan jagoannya itu sebagai bentuk klarifikasi untuk diketahui masyarakat umum. Dimana P3K maupun PKH itu program nasional yang tidak bisa diklaim oleh siapapun. Sedangkan tugas pemerintah daerah hanya mengikuti aturan-aturan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat.
“Kita perlu klarifikasi kepada khalayak umum, karena jumlah P3K ini dan guru-guru honorer ini banyak yang tidak bisa diklaim oleh salah satu pasangan calon. Karena itu kerja bareng antara eksekutif dan legislatif. Jadi tidak bisa diklaim oleh salah satu pihak,” ungkapnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini mengungkapkan, pertanyaan yang dilontarkan oleh jagoannya bukan sebagai bentuk penyerangan pribadi kepada Dani Ramdan. Kata dia, pencapaian yang ada di Kabupaten Bekasi, ada kontribusi dari DPRD, yang memang kala itu dipimpin oleh BN Holik Qodratulloh.
“Penjelasan dari Pak Dani Ramdan adalah kebersamaan, kita bersama-sama dalam membangun Kabupaten Bekasi. Itu yang di tunggu-tunggu oleh Pak BN Holik, kata-kata itu muncul dari mulutnya Pak Dani Ramdan. Diharapkan dengan adanya klarifikasi di dalam debat itu, masyarakat bisa mengerti bahwa selama ini hasil kerjasama Forkopimda. Bukan saya,” ucap politikus yang juga mengemban jabatan sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi ini.
Menyikapi itu, Ketua Tim Pemenangan Dani-Romli, Arif Rahman Hakim menuturkan, pernyataan yang disampaikan oleh paslon nomor 2, perihal jagoannya yang dianggap selalu membanggakan diri sendiri, merupakan sesuatu yang wajar. Dia menegaskan jagoannya kala itu mengemban jabatan sebagai Pj Bupati Bekasi, berbeda dengan legislatif.
“Kalau yang namanya Pj Bupati Bekasi kan sendiri, kalau DPRD kolektif kolegial, walaupun dalam menjalankan program DPRD juga bagian dari pemerintah. Ya, ketika Pak Dani mengatakan saya, kapasitas beliau sebagai Pj Bupati,” tuturnya.
“Saya lihat si sebetulnya nggak ada diksi atau kata-kata (statement) Pak Dani, yang mengatakan bahwasanya ini keberhasilan saya, kan nggak ada seperti itu. Pak Dani hanya mengatakan ketika saya menjabat sebagai Pj. Ya kan benar ketika saya menjabat sebagai Pj. Bukan ketika kami menjabat sebagai Pj, kan nggak bisa begitu,” sambung Arif.
Oleh karena itu dirinya menilai, pernyataan dari paslon nomor 2 biasa saja tidak ada pengaruhnya. Apabila dilihat dari sisi positifnya, dengan adanya pernyataan dari paslon nomor 2 secara tidak langsung berarti mengakui saat Dani menjabat sebagai Pj Bupati Bekasi, dan BN Holik sebagai Ketua DPRD, ada keberhasilan dan kesuksesan dalam menjalankan pemerintahan.
“Saya pikir enggak berpengaruh. Malah saya si mengambil sisi positifnya, bahwasanya secara tidak langsung berarti pemerintahan di zamannya Pak Pj itu berhasil dan sukses. Ini terbukti, Pak BN Holik sebagai Ketua DPRD pada waktu itu, ingin juga disebut bagian dari kesuksesan pemerintahan pada zaman itu,” ucapnya. (pra)
