RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, periode 2024-2029, Muhamad Rochadi, melaksanakan Reses I (pertama) setelah berhasil terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Pada reses pertamanya, anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar IX Kabupaten Bekasi ini menerima berbagai aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah yang disambanginya. Hasil pertemuan dengan warga mayoritas usulan masuk terkait infrastruktur Desa.
“Saya senang sekali karena dari Pileg baru ketemu konstituen lagi sekarang di Reses I (pertama). Alhamdulillah antusiasnya luar biasa, setiap wilayah beda-beda kasusnya (persoalannya). Rata-rata yang disampaikan soal infrastruktur, walaupun ada juga sebagian yang berbicara masalah kesehatan, serta pendidikan.,” ujar pria yang akrab disapa Adi ini kepada Radar Bekasi, usai melaksanakan Reses di wilayah Tambun Selatan, Rabu (13/11).
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat ini menilai kondisi infrastruktur di Kabupaten Bekasi memang masih jauh tertinggal dengan Kota Bandung. Tentunya untuk memperbaiki itu, nakhoda DPC PKB Kabupaten Bekasi ini menilai perlu adanya sinergi.
“Kita harus sinergi antara RI (pusat), provinsi, dan daerah. Karena kalau di PKB ada sistem sinergitas. Sinergi antara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” ungkapnya.
Adi menargetkan, dari berbagai aspirasi yang disampaikan pada reses pertamanya ini, minimal 20 persen bisa terealisasi pada awal tahun 2025 nanti. Pasalnya untuk penyerapan anggaran di 2024 ini tidak mungkin, karena sudah di penghujung tahun.
“Sekarang sudah November, tidak mungkin lagi dianggarkan, jadi masuknya di anggaran 2025. Ya, harapan saya minimal banget 20 persen terealisasi, persentasenya banyaknya jalan desa,” katanya.
BACA JUGA: Rochadi Gaungkan Perda Pondok Pesantren
“Walaupun kewenangan saya di provinsi, tapi karena saya juga Ketua Partai di Kabupaten Bekasi, yang mempunyai anggota dewan tujuh orang, saya harus bisa bersinergi untuk merealisasikan itu. Jadi capaian 20 persen bisa terealisasi kalau bersinergi,” sambungnya.
Tak hanya infrastruktur, persoalan normalisasi Kali Jambe juga menjadi aspirasi masyarakat Tambun Selatan yang memang harus direalisasikan. Pada kesempatan ini, Adi menegaskan akan memprioritaskan aspirasi perihal normalisasi Kali Jambe, mengingat Sumber Daya Air (SDA) menjadi mitra kerja Komisi IV di Provinsi Jabar.
“Saya juga mau fokus kesitu (normalisasi Kali Jambe di Tambun Selatan), kasihan warga yang disekitar aliran Kali Jambe. Karena dengan posisi saya di Komisi IV, saya bisa mendorong itu (normalisasi),” ucapnya.
“Harapan saya bisa menyalurkan aspirasi masyarakat banyak. Karena kita punya semangat untuk membangun Kabupaten Bekasi, makanya kita harus bisa sinergi, mengingat di PKB ada sistem sinergitas,” sambung Adi dipenghujung pembicaraannya kepada Radar Bekasi. (pra/adv)
