RADARBEKASI.ID, BEKASI – Koalisi Masyarakat Anti Politik Uang mengadakan sayembara bagi siapa saja yang dapat menangkap pelaku politik uang dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bekasi 2024. Hadiah yang disediakan dalam sayembara ini berupa uang tunai sebesar Rp10 juta.
Sayembara ini bertujuan untuk mendorong masyarakat berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan agar proses demokrasi berjalan tanpa adanya politik uang.
“Kami akan memberikan imbalan Rp10 juta kepada siapa pun yang bisa menangkap orang yang melakukan penyuapan terkait Pilkada, dengan bukti siapa penerimanya, siapa yang memberinya, barang buktinya, dan di mana kejadiannya. Harus ada peristiwa dan fakta-fakta hukum yang jelas,” ucap Penggagas Koalisi Masyarakat Anti Politik Uang, Gunawan, usai deklarasi, Selasa (19/11).
Ia menegaskan, hadiah hanya akan diberikan kepada mereka yang dapat melaporkan pelaku politik uang dengan bukti yang memenuhi syarat hukum dan diserahkan kepada aparat penegak hukum.
“Setelah memenuhi unsur oleh aparat hukum, di situlah kami akan memberikan hadiahnya,” tambahnya.
Melalui sayembara ini, Gunawan berharap masyarakat semakin peka terhadap potensi praktik politik uang, yang seringkali melibatkan petugas penyelenggara Pemilu, baik dari KPU maupun Bawaslu.
Gunawan menegaskan peran masyarakat untuk mengawasi tindak penyuapan ini sangat diperlukan sebagai bentuk upaya pencegahan agar Kabupaten Bekasi bebas dari politik uang.
“Siapa pun yang terpilih nanti itu adalah bupati dan wakil bupati yang memiliki kompetensi dan integritas, artinya mereka harus bersih dari hal-hal yang berkaitan dengan suap menyuap,” terang Gunawan.
BACA JUGA: Disperkimtan Survei Rumah Terdampak Longsor di Kampung Cicadas untuk Bantuan
Koalisi Masyarakat Anti Politik Uang yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat ini berharap Kabupaten Bekasi dapat dipimpin oleh bupati dan wakil bupati yang dapat bekerja untuk memajukan wilayah Kabupaten Bekasi. Juga dapat menjunjung tinggi integritas seorang pemimpin dengan membuktikannya dengan kinerja yang baik transparan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Ini menyangkut nasib kehidupan bernegara, bermasyarakat, berpolitik di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
“Bagaimana nanti generasi anak kita kalau hari ini politik uang itu sampai dijadikan budaya. Itu yang saya khawatirkan, salahsatunya tujuannya untuk bisa menentukan generasi muda Kabupaten Bekasi agar bisa bersaing tanpa politik uang,” tandas Gunawan. (ris)
