RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi mengklaim bahwa hingga saat ini belum ada laporan terkait dugaan pelanggaran pasca-proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024. Meski demikian, Bawaslu sudah mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan gugatan sengketa hasil Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bekasi, Khoirudin, menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan Pilkada, terdapat persentase tertentu di mana pasangan calon dapat mengajukan sengketa hasil pemilihan.
“Kalau seandainya ada upaya yang dilakukan oleh pasangan calon untuk sengketa hasil, kita di MK itu sebagai pemberi keterangan, tentu kalau kita si siap-siap saja,” ujar pria yang akrab disapa Oenk ini, kepada Radar Bekasi, Kamis (28/11).
Oenk menambahkan bahwa setiap gugatan harus mengikuti prosedur yang diatur dalam PKPU Nomor 18, yang mencakup tahapan rekapitulasi suara. Rekapitulasi di tingkat kecamatan dijadwalkan berlangsung antara 28 November hingga 3 Desember 2024, sementara di tingkat kabupaten, dimulai pada 29 November hingga 6 Desember 2024. Setelah KPU menetapkan hasil, pasangan calon diberi waktu tiga hari untuk menggugat hasil tersebut.
“Jadi dikasih waktu pasca putusan KPU selama tiga hari. Tentu tata cara proseduralnya harus berdasarkan PKPU nomor 18,” katanya.
Hingga saat ini, Oenk mengungkapkan bahwa Bawaslu maupun Panwascam belum menerima laporan terkait pemungutan dan penghitungan suara.
“Pasca pemungutan dan penghitungan suara tidak ada yang datang untuk melaporkan ke Bawaslu, kita dari kemarin, Rabu (27/11) sampai sekarang, Kamis (28/11) di kantor standby, tidak ada yang datang,” katanya.
“Kalau di Panwascam kita masih kroscek-kroscek semuanya ini. Karena tadi masih disibukan terkait pengumpulan logistik, karena kemarin hujan sebagian. Sekarang kita lagi inventarisir di kecamatan-kecamatan,” sambungnya. (pra)
