RADARBEKASI.ID, BEKASI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum dan Teknik Pelita Bangsa mempertanyakan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi dalam sosialisasi kepada masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum HMI Komisariat Hukum dan Teknik Pelita Bangsa, Sirojudin Rumadedey, sebagai respons terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Berdasarkan data yang dirilis oleh KPU Provinsi Jawa Barat, tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Bekasi dalam Pilkada Serentak 2024 tercatat sebesar 66,75 persen.
Angka ini masih berada di bawah target yang ditetapkan KPU Kabupaten Bekasi, yang mengharapkan partisipasi mencapai 85 hingga 90 persen. Sebagai perbandingan, pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi tercatat mencapai 84,71 persen.
Menurut KPU Kabupaten Bekasi, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 mencapai 2.251.856 jiwa. Dengan tingkat partisipasi yang tercatat, diperkirakan sekitar 1.503.087 warga menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara yang berlangsung pada 27 November 2024.
Sirojudin menilai, dengan anggaran sebesar Rp117,5 miliar yang digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu, KPU seharusnya bisa bekerja secara maksimal dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
“Seharusnya KPU Kabupaten Bekasi bisa bekerja secara maksimal dalam Pilkada, sesuai dengan anggaran yang digelontorkan sebesar Rp117,5 miliar,” ujar Sirojudin kepada Radar Bekasi, Rabu (4/12).
Menurutnya, temuan di lapangan partisipasi pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Bekasi terbilang rendah. Kehadiran pemilih hanya di angka 200 sampai 300 pemilih, dari total setiap TPS sebanyak 500 sampai 700 pemilih. ”Artinya, partisipasi dari publik sangat kurang,”tambahnya.
Dia juga menyoroti rendahnya tingkat partisipasi pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Bekasi. Kehadiran pemilih di TPS hanya berkisar antara 200 hingga 300 orang, padahal setiap TPS memiliki daftar pemilih antara 500 hingga 700 orang.
“Ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat turun drastis dan KPU Kabupaten Bekasi tidak bekerja dengan serius. Maka saya mempertanyakan kinerjanya sebagai penyelenggara Pemilu,” ungkapnya. (pra)
