RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diminta melakukan kajian secara matang terkait rencana program Sekolah Unggul di jenjang SMA, yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Diketahui, Sekolah Unggul ini rencananya akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu Sekolah Unggul Garuda yang akan dibangun dari awal, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi, yang merupakan sekolah binaan. Pada tahap pertama, fokus pembangunan sekolah unggul akan dimulai di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Pengawas Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III, Rojali, berpendapat rencana program Sekolah Unggul perlu dikaji secara lebih matang.
“Rencana ini tentu harus dikaji secara matang, pemerintah juga perlu mendengar masukan-masukan dari bawah,” ungkapnya.
Menurut Rojali, jika Sekolah Unggul dibangun dari awal, maka pembangunannya harus merata di setiap wilayah. Misalnya, untuk wilayah Jawa Barat, jangan hanya dibangun di Kota dan Kabupaten Bekasi saja, sementara daerah seperti Karawang dan wilayah lainnya tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Hal tersebut akan menciptakan ketidakadilan.
“Misalnya, untuk wilayah Jawa Barat, jangan hanya dibangun di Kota dan Kabupaten Bekasi saja, sementara di Karawang dan beberapa wilayah lain tidak ada, sehingga tidak adil,” terang Rojali.
BACA JUGA: KCD: Sanksi Kepsek SMAN 2 Cibitung Kewenangan Disdik Jabar
Ia menilai, rencana sekolah unggul yang dibangun sejak awal, menjadi salah satu kebijakan yang cukup baik. Namun sebagai catatan, harus bisa merata di semua wilayah kota dan kabupaten.
“Memang rencana itu sangat bagus, tapi harus dibangun secara merata di setiap wilayah,” imbuh Rojali.
Lanjutnya, Sekolah Unggul juga dinilai akan menimbulkan kesenjangan sosial bagi setiap sekolah, jika harus diambil dari sekolah yang sudah ada.
“Pasti akan timbul kesenjangan sosial jika diambil dari sekolah yang sudah ada, sehingga lebih baik dibangun dari awal saja,” ucapnya.
Rojali menyarankan, program ini harus dikaji secara matang, sehingga dalam proses realisasi masyarakat dapat menerima dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial di dunia pendidikan.
“Sebaiknya dikaji dulu, jangan terburu-buru, dan harus tau dulu respon dari masyarakat serta dunia pendidikan terhadap program baik ini,” tandasnya.
Sementara, Pengamat Pendidikan, Tengku Imam Kobul Mohammad Yahya, menilai bahwa rencana ini cukup baik, namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.
“Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum membangun sekolah unggul,” tuturnya.
Imam menegaskan bahwa sekolah unggul harus dibangun dengan kejujuran dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menambahkan, jangan sampai program ini disalahgunakan, di mana mereka yang memiliki uang dapat dengan mudah masuk, sementara tujuan utama dari sekolah unggul tercapai dengan benar.
“Sekolah unggul harus dimulai dengan kejujuran, jangan sampai salah sasaran, siapa yang punya uang bisa masuk, dan tentunya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya. (dew)