RADARBEKASI.ID, BEKASI – Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja, diharapkan mampu menyelesaikan masalah klasik yang hingga saat ini terus berulang di Kabupaten Bekasi.
Mantan Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja, menyampaikan bahwa bupati dan wakil bupati terpilih pertama kali harus melakukan konsolidasi internal untuk membenahi pegawai-pegawainya, dengan mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas para bawahannya.
Menurut Rohim, pengalaman keduanya di dunia legislatif dapat menjadi modal untuk mengidentifikasi pejabat “nakal”.
“Harus dilihat track recordnya, ini kan bupati dan wakil bupati sudah sama-sama menjabat jadi anggota dewan, dia bisa menilai aparat yang nakal, terus yang kinerjanya bagus, jangan melihat kedekatan,” ujarnya kepada Radar Bekasi.
Berdasarkan pengalamannya, Rohim mengungkapkan bahwa dalam situasi seperti sekarang, banyak pejabat yang berusaha mencari muka di depan bupati dan wakil bupati terpilih. Bahkan, orang-orang di sekitar bupati dan wakil bupati juga menjadi sasaran para pejabat tersebut.
“Biasanya bupati terpilih ini, waduh orang pada cari muka. Sebelum dilantik juga orang (pejabat) sudah pada datang, pada ngedeketin orang-orang yang dekat bupati,” kata wakil bupati Bekasi periode 2012-2017 ini.
BACA JUGA: Ade Kuswara Kunang Nakhodai PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi
Rohim menyarankan agar masalah ASN diserahkan kepada ahlinya yang memahami birokrasi, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda), namun keputusan akhir tetap berada di tangan bupati.
“Nanti yang mutusin tetap bupati, jangan melihat kedekatan, ini diakomodir, ini diakomodir,” ungkapnya.
Setelah pegawai tertata dengan baik dan menunjukkan kinerja yang memadai, Rohim menyarankan agar bupati juga memperhatikan aset-aset Pemerintah Kabupaten Bekasi yang selama ini terabaikan.
Bahkan, beberapa aset yang seharusnya menjadi milik pemerintah kabupaten sempat hilang saat pemisahan antara akabupaten dan Kota Bekasi. Termasuk aset Pemerintah Daerah yang ada di tangan pengembang, serta beberapa kerjasama dengan pihak swasta di wilayah utara Kabupaten Bekasi.
“Misalkan tentang pelabuhan di Babelan PT MAN, itu ada aset Pemda di situ 50 hektar. Karena waktu itu MoU-nya saya masih di dewan. Kemudian saya menjabat itu ada 50 hektar tanah Pemda,” jelasnya.
Rohim juga menekankan pentingnya bupati terpilih untuk memperhatikan aset-aset yang sering menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seperti jalan desa yang tumpang tindih pembiayaannya.
Selain itu, masalah kendaraan dinas yang tiap tahun selalu ada belanja baru, sementara kendaraan lama tidak pernah dilelang juga harus menjadi perhatian.
“Ini harus dipertanyakan, ditertibkan, kemudian nanti dilelang kalau yang sudah tua. Kalau enggak dilelang ini juga jadi objekan dinas, pemeliharaan-pemeliharaan, karena mobil banyak pemeliharaan terus. Harusnya yang nggak produktif dilelang,” jelasnya.
Rohim juga menyarankan agar bupati terpilih meminta pendapat dari para senior, dengan sowan kepada mantan pejabat, termasuk mantan bupati dan wakil bupati.
“Ade harus minta pendapat ke senior, dia sowan ke mantan-mantan pejabat di sini, mantan bupati dan wakil bupati, itu penting, nggak usah malu-malu. Sekarang lebih klasik lagi Kabupaten Bekasi ini, terutama kemacetan, lapangan pekerjaan, kemiskinan, itu hal klasik yang harus diutamakan,” pungkas Rohim. (pra)
