RADARBEKASI.ID, BEKASI-Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengungkapkan, lebih dari lima juta calon jamaah haji (Calhaj) Indonesia masih dalam antrean menunggu kepastian keberangkatan ke tanah suci. Masa tunggu yang mencapai 25 hingga 30 tahun juga menjadi sumber kekhawatiran para calon jamaah, ujar Marwan.
“Kami menyampaikan kepada Presiden Pak Prabowo, bahwa situasi psikologis jemaah kita sekarang daftar tunggu cukup panjang karena sudah di atas lima juta jemaah,” ucap Marwan yang dikutip dari JPNN, Rabu 8 Januari 2025.
“Sudah ada yang merasa was-was tidak akan sampai berangkat haji dalam keadaan lansia dan kurang sehat bahkan merasa tidak akan sampai lagi umur menuju pemberangkatan,” sambung dia.
BACA JUGA:Kemenag Usul Biaya Haji 2025 Rp 93,3 Juta, Subsidi 30 Persen, Jemaah Bayar 70 Persen
Untuk memastikan keberangkatan para jamaah, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk melobi agar Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan. Upaya ini didukung penuh oleh Komisi VIII DPR, dengan harapan dapat menambah kuota sebanyak 5.000 hingga 10.000 orang, tegas Marwan.
“Mendapatkan kuota tentu membahagiakan para jemaah yang tadinya merasa tidak ikut di dalam kuota untuk berangkat tahun ini, kalau ada tambahan 10 ribu atau 5 ribu itu sangat menggembirakan,” kata dia.
Sementara itu, pada tahun 2025, biaya haji dipastikan mengalami penurunan. Biaya perjalanan haji atau BPIH untuk tahun 1446H/2025M akan turun dari Rp 93,5 juta menjadi Rp 89 juta. Selain itu, biaya yang harus ditanggung oleh calon jamaah juga mengalami penurunan, dari Rp 56 juta pada tahun 2024 menjadi Rp 55,4 juta pada tahun 2025.
BACA JUGA:Kembali Mangkir, Rapat Evaluasi Haji 2024 Ditutup Tanpa Laporan Menag
“Kami di Fraksi PKS bersama kawan-kawan di Panja Haji Komisi delapan setiap tahun komitmen memperjuangkan maslahat calon jemaah haji dengan penurunan biaya haji. Alhamdulillah tahun ini perjuangan tersebut membuahkan hasil. BPIH turun sekitar Rp 4 juta, bipih yang ditanggung jamaah juga turun,” kata Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid dalam siaran persnya, Selasa (7/1).
Dia menambahkan meski turunnya tidak sangat besar, tetapi di tengah kesulitan ekonomi masyarakat dan harga dolar yang makin tinggi, penurunan biaya haji itu tetap layak diapresiasi. Dia juga berharap dengan penurunan biaya dan upaya penambahan kuota haji, akan lebih banyak calon jamaah haji yang dapat segera menunaikan ibadah haji tanpa harus menunggu dalam waktu yang terlalu lama, sekaligus memastikan kualitas pelaksanaan ibadah haji tetap terjaga.
“Semoga menjadi “akhir yang baik” bagi pelaksanaan haji terakhir di Kementerian Agama, karena mulai tahun depan, haji tidak lagi dikelola oleh Kementerian Agama, melainkan oleh Badan Penyelenggara Haji, Badan baru bentukan Presiden Prabowo,” tuturnya. (ce1)
