RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewi Santri, warga Sukatani Kabupaten Bekasi, terkejut saat mengetahui bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) miliknya berstatus tidak aktif.
Tidak aktifnya JKN-KIS diketahui Dewi dari pihak klinik saat dirinya membawa sang anak yang sakit untuk berobat. “Anak saya semalem mau berobat karena sakit, tapi ditolak katanya tidak aktif,” ungkap Dewi, Selasa (7/1) malam.
Lantaran ditolak, Dewi terpaksa menunda pengobatan anaknya dan kembali ke rumah. Sebagai pedagang kecil, Dewi mengaku bahwa pendapatannya pas-pasan.
“Aturan anak saya udah berobat kemarin, jadi sekarang belum berobat. Boro-boro buat berobat, buat makan sehari hari aja udah pas,” ungkapnya.
BACA JUGA: Lagi Liburan, WNA Singapura Tewas di Hotel Cikarang
Dewi merupakan warga yang sebelumnya Penerima Bantuan Iuran – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBI-APBD) dari program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan. Namun, belakangan kepesertaannya dinonaktifkan.
Keluhan Dewi ini disampaikan saat ia bermalam di gerbang pintu masuk Lotte Mart Jalan Gatot Subroto Cikarang Utara, untuk mendapatkan layanan proses pengaktifan kembali JKN-KIS di loket BPJS Kesehatan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bekasi.
Ia mengaku datang pukul 17.00 WIB demi bisa mendapatkan nomor antrean. Pasalnya, sehari sebelumnya, dia datang pukul 04.00 sudah tak kebagian nomor antrean karena terbatasnya kuota layanan 50 orang per hari.
“Jam 4 subuh kemarin saya udah datang, tapi gak dapet kuota. Makanya datang lagi hari ini biar dapat kuota,” katanya.
Dewi bukan satu-satunya warga yang harus bermalam untuk mengurus proses pengaktifan kembali JKN-KIS. Puluhan warga lainnya juga menginap demi mendapatkan layanan serupa di MPP.
Adalah Cicin Rahayu. Ia mengaku datang pukul 19.00 WIB agar mendapatkan nomor antrean untuk mengaktifkan kembali kepesertaan JKN-KIS.
“Nanti di dalam dikasih surat antrean. Kalau pulang nama diapus makanya saya berusaha nginep di sini biar nama saya gak dihapus,” kata Cicin.
Ia mengaku, kepesertaan JKN-KIS sangat dibutuhkan untuk kontrol penyakit gula yang ia derita. Cicin terkejut ketika mengetahui bahwa kepesertaannya sudah tidak aktif saat ia ingin melakukan kontrol.
Sementara itu, Iwan Setiawan, warga yang datang dari DKI Jakarta, juga harus mengurus pengaktifan kembali JKN orangtuanya yang tinggal di Tambun. Iwan mengungkapkan rasa kecewa terhadap birokrasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi yang dianggap rumit, jauh berbeda dengan di Jakarta.
“Saya datang jam 10 malam dapat nomor 35. Disuruh dari Puskesmas kita ke sini (MPP) jam 10 ternyata di sini udah banyak warga bahkan ada warga di sini yang sudah tiga hari gak dapet kuota,” ungkap Iwan.
Iwan juga mengkritik kurangnya sosialisasi mengenai penonaktifan JKN-KIS ini, yang tidak sampai ke masyarakat, terutama orangtuanya. Akibatnya, banyak yang harus menginap untuk mengaktifkan kembali JKN-KIS mereka agar bisa berobat. Iwan berharap pemerintah mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi dan memberikan informasi yang lebih jelas.
“Seharusnya ada sosialisasi dari pemerintah, misalnya melalui RT dan desa. Jika ada peraturan baru, tolong beri informasi kepada masyarakat, agar mereka tidak harus begadang hanya untuk urusan kesehatan, sementara anak harus disiapkan untuk sekolah,” pungkasnya. (ris)
