RADARBEKASI.ID, BEKASI – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Putih Sari, meminta agar ada evaluasi kepengurusan di arena tarung Dapil Jabar VII, yang mencakup Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Hal itu menyusul hasil minor dialami Gerindra di Dapil Jabar VII karena gagal mengantarkan dua pasangan calon kepala daerah mereka di Pilkada Karawang dan Kabupaten Bekasi.
“Cuma di Purwakarta calon Gerindra yang menang, dari tiga daerah di Dapil Jabar VII,” ujar politikus yang juga mengemban jabatan sebagai Anggota DPR RI ini, saat meninjau dapur masak program makan bergizi gratis di wilayah Kecamatan Babelan, akhir pekan kemarin.
“Ya evaluasi harus tetap ada, inikan bagian dari pada proses politik yang dijalankan oleh Partai Gerindra, dari setiap momentum yang ada, baik pemilihan umum maupun juga Pilkada, untuk kita melangkah ke depan,” sambungnya.
Kata Putih, evaluasi yang dimaksud untuk semua lini kepengurusan di tingkat daerah, agar ada penebalan-penebalan struktur. Walaupun sebenarnya, evaluasi yang dilakukan tidak hanya di struktur kepengurusan, melainkan komunikasi dengan masyarakat harus diperbaiki lagi.
“Evaluasi di semua lini saya kira, nggak cuma di struktur, tapi bagaimana kita komunikasi publik ke masyarakat dan lain sebagainya, itu semua ada evaluasinya,” ungkapnya.
BACA JUGA: Gerindra Yakini Gugatan Sengketa Pilkada Bakal Ditolak, PKS Tegaskan Keputusan di Hakim MK
Dirinya menilai, ini menjadi koreksi bagaimana perilaku masyarakat di lapangan, situasi politik kedaerahan, yang tentunya menjadi evaluasi bagi Partai Gerindra kedepan. Kader bisa terus membina wilayahnya masing-masing.
Hanya saja, Putih Sari, belum bisa memastikan sikap para wakil rakyat dari Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi, pada kepemimpinan di lima tahun kedepan. Sebab, belum ada pembahasan mengenai sikap itu.
“Saya belum komunikasi soal itu, karena pastinya teman-teman yang ada di Kabupaten Bekasi lebih memahami seperti apa posisi pemerintahan yang akan datang. Tentu nanti kita coba komunikasi politik dijalankan. Apapun posisinya saya kira tetap keberpihakan kepada kepentingan masyarakat itu yang diutamakan. Bukan berarti apakah oposisi maupun juga koalisi. Tapi bagaimana mengawal setiap kebijakan itu sampai ke masyarakat,” jelasnya. (pra)
