RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Bekasi pada Kamis (16/1). Agenda kunjungan tersebut untuk meninjau proses pembangunan Terminal B Cikarang serta melihat kondisi ruas Jalan Cikarang-Cibarusah.
Rombongan dipimpin langsung oleh Anggota Komisi IV sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi, Muhammad Rochadi. Selain Rochadi, turut hadir pula Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Jabar IX, Akhmad Marjuki.
Marjuki merupakan Nakhoda DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi dan pernah menjabat sebagai Plt Bupati Bekasi periode 2019-2024.
Muhammad Rochadi menjelaskan bahwa dengan meningkatnya status Terminal Cikarang dari tipe C menjadi tipe B, kewenangannya kini beralih ke provinsi.
Oleh karena itu, pihaknya meninjau langsung kondisi Terminal B Cikarang yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, yang dimulai pada periode sebelumnya.
“Pada masa periode sebelumnya,
ini sudah ada pembangunan tapi belum selesai. Maka ini kemudian kami (Komisi IV) meninjau kondisinya, agar kemudian dianggarkan kembali dan dilanjutkan proses pembangunannya,” ujar Adi-sapaannya- usai meninjau Terminal B Cikarang.
Rombongan Komisi IV juga sempat beraudiensi dengan pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jabar yang bertugas di Terminal B Cikarang. Dalam kesempatan itu, mereka menanyakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan tersebut, yang ternyata disebabkan oleh masalah anggaran.
“Fokus kita sekarang bagaimana caranya agar cepat selesai dibangun, lalu kemudian bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, khususnya di Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
Selain meninjau Terminal B Cikarang, rombongan juga mengecek kondisi ruas Jalan Cikarang-Cibarusah yang pengerjaannya masih belum selesai.
Sebagai pimpinan partai, Adi mengaku sudah berkoordinasi dengan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bekasi untuk membahas masalah pembebasan lahan di ruas jalan tersebut yang hingga kini belum tuntas.
“Memang pembebasan lahannya belum selesai, untuk 2025 belum dianggarkan. Jadi saya berharap ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk menganggarkan di 2026, supaya di 2027 bisa menjadi konsen kami menyelesaikan ruas Jalan Cikarang-Cibarusah,” katanya.
Ruas Jalan Cikarang-Cibarusah merupakan kewenangan provinsi, namun pembebasan lahan untuk pelebaran jalan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Pada periode sebelumnya, proses pengerjaan sudah dimulai, namun kini terhenti karena pembebasan lahan yang belum tuntas.
“Belum semuanya dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Nah tinggal dianggarkan kembali. Kemudian
nanti kalau sudah dibebaskan baru kita
melanjutkan pengerjaannya,” ungkapnya. (adv/pra)
