RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi menilai mesin partainya di tingkat akar rumput sudah berjalan sesuai jalurnya dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
PKS berhasil mempertahankan kemenangan di legislatif dengan perolehan 11 kursi DPRD. Meski demikian, partai yang identik dengan warna oranye ini berencana melakukan evaluasi terhadap kepengurusan pada 2025 ini.
“Sejauh ini masih on the track, walaupun kita masih berharap lebih baik. Tentunya yang baik kita lanjutkan dan yang kurang kita evaluasi untuk kepengurusan berikutnya,” ujar Sekretaris DPD PKS Kota Bekasi, Daradjat Kardono, kepada Radar Bekasi, Rabu (22/1).
Terkait evaluasi kepengurusan di Kota Bekasi, Kardono menjelaskan bahwa partainya akan memulai dengan pemilihan anggota Majelis Syuro. Setelah anggota Majelis Syuro terpilih, barulah dilakukan pemilihan pimpinan Majelis Syuro.
Setelah kepengurusan Majelis Syuro terbentuk, akan dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional untuk menyusun kepengurusan di tingkat DPP.
BACA JUGA: PKS ”Titip” Program ke Bupati Bekasi Terpilih
“Ketika itu sudah selesai baru kemudian dilanjutkan dengan musyawarah tingkat wilayah (provinsi). Setelah itu selesai, baru melakukan musyawarah tingkat daerah. Terus begitu siklusnya. Kemungkinan sampai ke tingkat daerah itu di pertengahan tahun,” jelasnya.
Pada Musda nanti, setiap kepengurusan akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang berisi evaluasi capaian kerja selama satu periode kepengurusan. LPJ ini nantinya akan menjadi bahan perbaikan bagi kepengurusan di periode selanjutnya.
“Ya perputaran organisasi kan emang begitu, kemudian nanti bahan-bahannya menjadi bagian perbaikan untuk periode kepengurusan berikutnya,” katanya.
Seperti diketahui, DPD PKS Kota Bekasi berhasil keluar menjadi pemenang di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan torehan 11 kursi DPRD. Sementara di Pilkada Kota Bekasi, DPD PKS yang mengusung pasangan calon Heri Koswara dan Sholihin, sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK). (pra)
