RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi III DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa pembangunan Pasar Kranji harus segera diselesaikan demi kenyamanan para pedagang.
Selain itu, pedagang yang telah membayar down payment (DP) atau uang muka kios tidak perlu membayar ulang meskipun terjadi pergantian manajemen pengelola.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menegaskan bahwa keterlambatan proyek pasar tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pihaknya berencana melakukan inspeksi langsung ke lokasi dalam waktu dekat.
“Saya bersama pimpinan dewan sudah berkoordinasi, dalam waktu dekat kami akan berkunjung ke Pasar Kranji untuk melihat langsung progres pembangunannya,” ujarnya, Kamis (20/2).
BACA JUGA: PT ABB Diberi Tenggat Maksimal Dua Tahun Selesaikan Revitalisasi Pasar Kranji
Mangkrak lebih dari lima tahun, pembangunan pasar ini terus menjadi keluhan utama pedagang. Arif meyakini bahwa tuntutan utama mereka hanyalah percepatan penyelesaian proyek agar bisa kembali berjualan dengan nyaman.
Pedagang Tak Perlu Bayar Ulang Uang Muka Kios Terkait pembayaran kios, Arif menegaskan bahwa pedagang yang telah menyetorkan uang muka tidak perlu membayar ulang meskipun manajemen PT Annisa Bintang Blitar (ABB) sebagai pengelola sebelumnya telah berganti.
BACA JUGA: Nasib Pasar Kranji Semakin Tak Menentu
“Biaya yang sudah dibayarkan oleh pedagang harus dihitung dan diselesaikan. Artinya, tidak ada kewajiban membayar ulang dari awal meskipun pengelola pasar telah berubah,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam rapat antara Komisi II DPRD Kota Bekasi, Rukun Warga Pasar (RWP), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin), serta PT ABB, disepakati bahwa pembangunan Pasar Kranji akan dilanjutkan dan harus rampung dalam waktu dua tahun.
Pedagang kini menunggu realisasi janji pemerintah agar pasar yang lama terbengkalai ini segera kembali beroperasi. (sur)
