RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi mulai menginisiasi regulasi untuk mendukung program kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
Salah satu langkah konkret yang diusung adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa Presisi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, menegaskan bahwa bupati memerlukan data yang valid sebagai dasar perumusan kebijakan.
“Bagaimana mau bekerja kalau data yang ada tidak valid? Oleh karena itu, data yang diberikan kepada bupati harus hasil sensus yang dilakukan langsung ke rumah-rumah warga,” ujarnya, Minggu (23/2).
Untuk mempercepat realisasi Raperda ini, Fraksi PDI Perjuangan telah menggelar beberapa pertemuan dengan Prof. Sofyan Sjaf, penggagas konsep Data Desa Presisi sekaligus Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, serta sejumlah pejabat daerah terkait.
BACA JUGA: Wejangan Dedi Mulyadi ke Ade Kuswara Kunang: Bupatinya Kaya, Rakyatnya Harus Sejahtera
Menurut Nyumarno, sistem Data Desa Presisi akan menghasilkan data yang akurat mulai dari tingkat RT/RW, mencakup informasi pendidikan, angka kematian, hingga kondisi hunian warga.
“Dengan data yang jelas, distribusi bantuan sosial bisa tepat sasaran. Misalnya, untuk warga miskin yang benar-benar membutuhkan, datanya sudah tersedia dan terverifikasi,” jelasnya.
Selain fokus pada Raperda ini, Fraksi PDI Perjuangan juga sedang mengkaji penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi-misi bupati terpilih.
“Ada tiga prioritas, yakni penyelarasan RPJMD, percepatan Raperda Data Desa Presisi, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui revisi sejumlah regulasi, seperti Perda kawasan tanpa asap rokok serta evaluasi Perda Pajak dan Retribusi,” tambahnya.
Sejalan dengan visi “Bangkit, Maju, dan Sejahtera” yang diusung pasangan Ade-Asep, ada enam misi utama yang menjadi fokus pemerintahan ke depan. Misi-misi tersebut meliputi tata kelola pemerintahan yang transparan, pembangunan infrastruktur berkualitas, penguatan ekonomi daerah, peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. (pra)
