RADARBEKASI.ID, BEKASI – Aliansi Merah Putih Kota Bekasi menolak penundaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga Maret 2026. Sebagai bentuk kekecewaan, pegawai honorer dari berbagai forum akan menggelar aksi demonstrasi pada 18 Maret mendatang.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Kepala BKN Nomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 tertanggal 8 Maret 2025 mengumumkan bahwa pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dijadwalkan pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK akan diangkat pada 1 Maret 2026.
Penyesuaian jadwal ini dilakukan agar pengangkatan dapat dilakukan serentak, serta untuk mempertimbangkan penataan dan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung program prioritas pembangunan. Namun, pegawai yang telah lulus seleksi PPPK tahap satu di Bekasi menolak penyesuaian jadwal tersebut. Berdasarkan data, terdapat 7.995 peserta yang lolos seleksi PPPK tahap pertama.
Mereka menilai pengangkatan status menjadi ASN telah lama dinantikan, bahkan oleh sebagian dari mereka yang telah mengabdi selama belasan tahun. Selain itu, banyak honorer yang telah menanggung biaya besar selama mengikuti proses seleksi.
“Pada dasarnya saya ini menolak, karena ini harapan kita selama ini yang memang sudah mengabdi dari honorer bahkan ada teman-teman kita yang sudah belasan tahun,” kata Ketua Aliansi Merah Putih Kota Bekasi, Darusalam.
Darusalam juga menilai ada ketidaksesuaian antara pernyataan Kementerian PAN-RB dan DPR RI. DPR RI sebelumnya menyatakan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK akan dilakukan pada Oktober 2025 dan Maret 2026, tanpa adanya penundaan atau penyesuaian waktu pengangkatan.
Satu tahun merupakan waktu yang lama menurut Darusalam.”Saya berfikir bagaimana nasib teman-teman saya yang notabene mereka diangkat itu sudah mendekati masa pensiun,” ucapnya.
Selain itu, para peserta seleksi PPPK juga telah mengeluarkan biaya besar, seperti biaya untuk memenuhi persyaratan administrasi, biaya perjalanan ke lokasi tes, hingga biaya tes kesehatan. Meskipun mereka memahami bahwa biaya ini merupakan bagian dari pengorbanan, penundaan pengangkatan yang diputuskan pemerintah membuat harapan mereka untuk diangkat pada 2025 sirna.
Rencananya, para honorer di Kota Bekasi akan bergabung dengan honorer dari berbagai forum dan daerah di Indonesia untuk menyuarakan aspirasi mereka di Jakarta. Aksi damai ini akan digelar di Kemenpan-RB dan DPR RI.
“Kami sudah bergabung dengan aliansi seluruh Indonesia, dan ini bukan hanya pergerakan dari Kota Bekasi saja. Aksi damai nanti akan diselenggarakan di Kemenpan-RB dan DPR RI,” tambahnya. Aksi demonstrasi nasional 18 Maret nanti diperkirakan melibatkan belasan ribu honorer. (sur)
