RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam rangka penyelesaian permasalahan banjir di wilayah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah dan Pengendalian Banjir di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan Jawa Barat yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, bertempat di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan.
“Pada prinsipnya, kami Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen dan konsisten untuk mendukung penyelesaian permasalahan banjir,” kata Dedy.
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Wacanakan Moratorium Izin Perumahan
Terkait normalisasi lahan sepanjang aliran sungai, Pemkab Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) juga telah menyiapkan anggaran hingga mencapai Rp120 miliar untuk pembiayaan pengadaan lahan tersebut.
Oleh sebab itu, ia meminta kepada pemerintah pusat dan instansi terkait untuk dapat bertindak cepat menentukan timeline dari proyek tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Bekasi.
“Kami sudah mendata dari Dinas Perkimtan sekitar Rp120 miliar khusus untuk pembiayaan pengadaan tanah telah siap. Timeline-nya jangan terlalu lama, kita sepakati di sini,” ujarnya.
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Siapkan Rp33,4 miliar untuk Rutilahu
Dengan upaya konkret ini, ia berharap permasalahan banjir di Kabupaten Bekasi khususnya siklus banjir besar yang terjadi setiap 5 tahun dapat terselesaikan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terdampak kerugian baik materil maupun immateril.
“Kami ingin cepat action saja karena tidak ingin melihat masyarakat terdampak dan merasakan kerugian materil dan immateril,” harapnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut jajaran Pejabat Kementerian PU, Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat, Sekretaris Daerah Pemprov DKJ, Sekretaris Daerah Pemkot Bekasi, dan instansi terkait.
Proyek Normalisasi
Sementara itu, Kementerian PU melaksanakan normalisasi Sungai Bekasi, Cikeas, dan Cileungsi dalam proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi. Proyek ini mencakup wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi, dengan tujuh paket pekerjaan untuk normalisasi sungai tersebut.
Paket pertama meliputi panjang 11,4 kilometer dari pertemuan Kali Bekasi hingga Bendung Bekasi, yang kontraknya dimulai pada 21 Januari 2021. Paket kedua sepanjang 3,887 kilometer, dari Bendung Bekasi hingga SMAN 1 Kota Bekasi. Paket ketiga mencakup 3,796 kilometer, dari SMAN 1 Kota Bekasi hingga Teluk Pucung. Paket keempat sepanjang 4,097 kilometer, dari Teluk Pucung hingga Kavling Babelan Indah. Paket kelima sepanjang 4,362 kilometer, dari Kavling Babelan Indah hingga Jalan BLK 3. Paket keenam, sepanjang 3,14 kilometer, dari Jalan BLK 3 hingga Pasar Babelan, yang terkontrak pada 4 Oktober 2021. Paket ketujuh sepanjang 2,83 kilometer, dari Pasar Babelan hingga jembatan muara pertemuan Kali Bekasi dengan Kali CBL, juga terkontrak pada 4 Oktober 2021.
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Siapkan Langkah Jangka Panjang Pengendalian Bencana
Menurut data Kementerian PU, total panjang tanggul Kali Bekasi yang telah dibangun dari paket 1 hingga 7 mencapai 13,87 kilometer, sementara panjang tanggul yang belum dibangun masih mencapai 19,64 kilometer. Estimasi biaya konstruksi untuk proyek ini diperkirakan sebesar Rp 2,668 triliun. Selain itu, proyek normalisasi ini membutuhkan lahan seluas 156,22 hektar dengan jumlah bidang sebanyak 3.371, dan estimasi biaya pembebasan lahan mencapai Rp 4,85 triliun.
Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, menjelaskan saat ini fokus penanganan lebih pada pembebasan tanah, terutama di Kecamatan Babelan. Proses normalisasi di Kali Bekasi sudah dimulai sejak 2024, dan pada 2025 mendatang, pemerintah pusat akan mempercepat pelaksanaannya.
“Paket 6 dan 7 di Babelan dan Muara sudah berjalan, dengan kegiatan penurapan di sisi Babelan yang terus dilanjutkan. Saat ini, kami sedang membahas teknis pengadaan tanah,” kata Henri.
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Siapkan Rp185 Miliar untuk Bangun dan Renovasi 100 Sekolah
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini juga fokus pada penataan dan normalisasi saluran kali pembuang untuk memastikan distribusi air berjalan lancar, terutama pada saluran pembuang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi. Pada tahun 2024, total panjang kali pembuang yang telah dinormalisasi mencapai 112,315 kilometer dengan volume total 708.014 meter kubik.
Henri juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, pihaknya menghadapi kendala terkait dengan bangunan liar yang ada di sepanjang kali pembuang. Hal ini menjadi tantangan, terutama di titik-titik kali pembuang yang akan dinormalisasi pada tahun 2025.
“Tahun 2025, kami akan menormalisasi 81 kilometer. Namun, hampir semua titik yang kami petakan terdapat bangunan liar. Sekitar 80 persen sempadan sungai dikuasai bangunan liar. Jika kami diminta untuk mengerahkan alat berat, kami akan bekerja sama dengan Satpol PP untuk pengamanan barang,” tambahnya. (and/ris/adv)
