RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah, pengusaha, dan pekerja di Bekasi terus memantau perkembangan dinamika ekonomi global.
Seluruh pihak tengah menanti seberapa besar dampak dari kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Indonesia.
Berbagai pihak di tingkat pusat juga telah membicarakan dampak dan strategi terkait kebijkan tarif impor tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah menyiapkan stimulus guna menyelamatkan industri padat karya, serta membentuk tim ekonomi khusus.
Serikat Pekerja memperkirakan sektor industri yang paling terdampak oleh kebijakan ini diantaranya tekstil, garmen, sepatu, elektronik, makanan-minuman ekspor, kelapa sawit, karet, dan pertambangan.
Ketua APINDO Kabupaten Bekasi, M Yusuf Wibisono menyampaikan bahwa kebijakan tarif impor sebesar 32 persen dari AS tersebut akan berdampak pada dunia industri di Kabupaten Bekasi. Untuk mengetahui seberapa besar dampaknya menurut Yusuf, akan terlihat saat kebijakan tarif impor tersebut berlaku.
“Jadi kalau dampaknya itu pasti akan ada, karena otomatis itu akan ada efek domino. Misalnya beberapa pengadaan material yang dibutuhkan oleh dunia industri, kira-kira itu,” ungkapnya, Rabu (9/4).
Beberapa perusahaan di Kabupaten Bekasi mengekspor produknya ke Amerika Serikat. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan padat karya, namun Yusuf tidak detail menyebutkan berapa jumlahnya.
Saat ini pihaknya tengah menunggu sikap pemerintah pusat terhadap kebijakan ini. Upaya negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan Amerika Serikat diharapkan bisa membuahkan solusi bagi dunia industri di Kabupaten Bekasi.
“Kita juga sangat berharap dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat seperti apa. Mudah-mudahan nanti akan ada solusi terkait itu,” ucapnya.
Kebijakan tarif impor Amerika Serikat ini menambah tantangan dunia industri di Bekasi. Pasalnya, sebelum presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tersebut kondisi industri di Kabupaten Bekasi tengah menghadapi kendala.
“Dalam artian sebenarnya kondisinya juga lesu. Nah ditambah dengan kebijakan itu juga kemungkinan akan memperparah kondisi dunia industri khususnya di Kabupaten Bekasi,” tambahnya.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi telah mengumpulkan data ekspor perusahaan ke luar negeri. Hasilnya, tidak ada perusahaan di Kota Bekasi yang mengekspor produknya ke Amerika satu tahun terkahir.
“Setelah di cek data SKA dari aplikasi tidak ada perusahaan di Kota Bekasi yang melakukan ekspor ke Amerika kurun waktu tahun 2024 sampai Maret 2025,” ungkap Sekretaris Disdagperin Kota Bekasi, Romi Payan.
Negara tujuan ekspor terbesar dari Kota Bekasi adalah China. Pihaknya akan terus memantau dinamika ekonomi global.”Tugas pemantauan terus kita jalankan,” tambahnya.
Dinamika perekonomian dewasa ini juga dipantau oleh serikat pekerja di Bekasi guna menyelamatkan para pekerja dan perusahan untuk tetap bertahan. Kebijakan tarif impor Amerika Serikat bagi industri di Bekasi diperkirakan tidak banyak berpengaruh.
Pasalnya, perusahaan yang mendominasi di Bekasi berasal dari beberapa negara seperti Jepang, Korea, dan China. Ketergantungan industri di Bekasi lebih besar pada negara-negara tersebut.
“Tidak besar kalau dilihat dari ruang lingkup industri yang ada,” ungkap Sekretaris Konsulat Cabang FSPMI Kota dan Kabupaten Bekasi, Sarino.
Serikat pekerja menunggu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah serta mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat.
“Kita juga mendorong agar pemerintah melakukan negosiasi. Kalau kita pasang badan ya korbannya kita para buruh,” tambahnya.
Sementara itu, perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok meruncing. Kemarin Tiongkok menaikkan lagi tarif resiprokal untuk AS. Dari 34 persen menjadi 84 persen.
Kementerian Keuangan Tiongkok menyebutkan, kebijakan itu berlaku mulai 10 April. Balasan dari Tiongkok tersebut muncul saat Trump menaikkan tarif untuk seterunya itu hingga 104 persen dan berlaku 9 April.
’’Tarif tambahan ini berlaku mulai pukul 12.01 siang pada Kamis (10/4),’’ ujar Kementerian Keuangan Tiongkok kemarin (9/4).
Beijing secara konsisten menentang kenaikan tarif impor. Alih-alih melunak kepada AS, mereka justru mengambil langkah tegas untuk melindungi negaranya.
’’Peningkatan tarif terhadap Tiongkok oleh AS hanya menumpuk kesalahan di atas kesalahan (dan) sangat melanggar hak dan kepentingan sah Tiongkok. Langkah-langkah Washington sangat merusak sistem perdagangan berbasis aturan multilateral,’’ tegas kementerian tersebut.
Balas dendam Tiongkok tak berhenti di situ. Kementerian Perdagangan Beijing mengatakan akan memasukkan enam perusahaan kecerdasan buatan asal AS ke dalam daftar hitam, termasuk Shield AI Inc dan Sierra Nevada Corp. Perusahaan-perusahaan itu dilarang melakukan kegiatan ekspor-impor maupun berinvestasi di Tiongkok.
Juru Bicara Urusan Luar Negeri Tiongkok Lin Jian menyebutkan, langkah balasan itu merupakan upaya Beijing untuk mempertahankan kedaulatannya.
’’Ini adalah hak sah rakyat Tiongkok untuk berkembang dan tidak boleh dirampas,’’ tegasnya.
Lin Jian menuduh AS melakukan praktik intimidasi. Menurut Beijing, pemerintahan Trump tak menunjukkan keadilan dan prinsip resiprokal. Washington disebutnya ogah berdialog dan lebih memilih langkah permusuhan.
“Jika Trump bersikeras memprovokasi perang dagang, Tiongkok akan berjuang sampai akhir,’’ tegasnya.
Peningkatan tarif yang berkali-kali itu berpotensi menghentikan perdagangan antara AS-Tiongkok. Padahal, dua negara itu adalah raksasa ekonomi dunia. Kantor Perwakilan Dagang AS mencatat, sepanjang 2024, ekspor barang AS ke Tiongkok mencapai USD 143,5 miliar. Sedangkan volume impor barang sebesar USD 438,9 miliar.
Sebagaimana diketahui, Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru pada minggu lalu. Dia juga memperingatkan negara-negara lain untuk tidak membalas. Beberapa negara, termasuk Jepang, tampaknya bersedia bernegosiasi. Namun, Tiongkok mengambil sikap yang lebih keras dengan mengumumkan tarif balasan.
Setelah tanggapan awal Tiongkok terhadap penerapan tarif pada 2 April, Trump mengumumkan kenaikan tambahan sebesar 50 persen. Dengan demikian, total pajak impor untuk barang-barang Tiongkok menjadi 104 persen.
’’Kami sangat menyayangkan sikap Tiongkok yang tidak ingin datang dan bernegosiasi. Mereka adalah pelanggar terburuk dalam sistem perdagangan internasional,’’ kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent kepada Fox Business.
’’Mereka memiliki ekonomi yang paling tidak seimbang dalam sejarah dunia modern dan saya dapat memberi tahu Anda bahwa eskalasi ini merugikan mereka,’’ imbuh Bessent. (pra/sur/dee/oni)
