RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyampaikan sembilan aspirasi dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar saat rapat Paripurna, Kamis (10/4) lalu.
Aspirasi dan rekomendasi yang disampaikan itu berdasarkan hasil laporan Reses II tahun sidang 2024-2025, dari masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPRD dari Fraksi PKB se Jawa Barat.
“Ya, itu hasil reses dari masing-masing anggota DPRD dari Fraksi PKB, mulai dari Komisi I sampai Komisi V. Kita sudah sampaikan itu saat rapat Paripurna DPRD Jawa Barat,” ujar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Muhamad Rochadi, kepada Radar Bekasi, Minggu (13/4).
Sembilan aspirasi dan rekomendasi yang disampaikan, pertama perihal ijazah yang ditahan, dan solusi yang tidak sepihak. Kedua sarana prasarana sekolah swasta, madrasah, dan pesantren. Ketiga, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) sekolah swasta dan madrasah. Keempat, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan upaya perlindungan pekerja.
Kelima, pengangguran, kesempatan kerja, dan UMKM yang terdesak. Keenam, ketahanan fiskal dan daya beli masyarakat. Tujuh, tata ruang, longsor, dan penertiban yang menyeluruh. Delapan, bank emok, pinjol, dan judol, menjadi tantangan sosial yang mendesak. Dan yang terakhir, dari segi kesehatan, meningkatkan akses dan layanan bagi warga tidak mampu.
Sembilan aspirasi dan rekomendasi yang disampaikan itu berdasarkan hasil Reses II semua anggota DPRD dari Fraksi PKB. Menurut pria yang akrab disapa Adi, sembilan aspirasi dan rekomendasi itu hasil keputusan bersama saat menggelar rapat fraksi sebelum paripurna. Dirinya menilai, itu merupakan usulan yang sangat mendesak di masyarakat.
“Kita menggelar rapat Fraksi, dari masing-masing Dapil kebanyakan apa aspirasinya. Lalu kemudian disimpulkan dan menjadi aspirasi dan rekomendasi. Itu merupakan isu yang sangat mendesak, isu yang sangat urgent,” ucapnya.
Khusus Dapil Jabar IX, politikus yang juga mengemban jabatan sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi ini mengungkapkan, saat ini fokus pada usulan yang sifatnya mendesak.
Perihal sampah, banjir, dan usulan unit sekolah baru tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), walaupun itu memang bukan menjadi ranah komisi-nya di DPRD Provinsi Jawa Barat. Dirinya menjelaskan, persoalan banjir di Kabupaten Bekasi sudah sangat urgent karena ada wilayah-wilayah yang tidak pernah banjir, sekarang mulai terdampak. Begitu juga mengenai unit sekolah dan sampah.
“Kami mengajukan itu ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kira-kira relevan enggak, ya sangat, karena sudah urgent untuk di masing-masing Dapil se-Jawa Barat. Makanya masuk ke sembilan prioritas,” ucapnya. (adv/pra)
