Berita Bekasi Nomor Satu

Capaian PBB di Jatisampurna Masih Seret

ARAHAN: Camat Jatisampurna, Nata Wirya, saat memimpin Apel Gabungan aparatur Kecamatan Jatisampurna, Rabu (16/4), yang diikuti seluruh jajaran kelurahan, UPTD, dan UPTB se-Jatisampurna di halaman Kantor Kecamatan. FOTO: ISTIMEWA

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Camat Jatisampurna, Nata Wirya, menyoroti rendahnya capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah kelurahan di wilayahnya. Ia mendesak para lurah untuk lebih agresif melakukan penagihan, bahkan turun langsung ke masyarakat demi mengejar target yang masih jauh dari harapan.

Penegasan itu disampaikan Nata saat memimpin Apel Gabungan aparatur Kecamatan Jatisampurna, Rabu (16/4), yang diikuti seluruh jajaran kelurahan, UPTD, dan UPTB se-Jatisampurna di halaman Kantor Kecamatan.

“Pencapaian PBB 2025 harus jadi perhatian serius. Saya minta penagihan di setiap kelurahan ditingkatkan. Jangan menunggu, turun langsung ke lapangan,” tegas Nata dalam arahannya.

Ia mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, Kecamatan Jatisampurna saat ini masih berada di peringkat dua se-Kota Bekasi untuk kategori Buku 4 dan 5. Namun, capaian di level kelurahan—khususnya untuk Buku 1, 2, dan 3—dinilai masih jauh dari maksimal.

“Masih ada kelurahan yang kinerjanya rendah. Saya minta lurahnya segera evaluasi dan maksimalkan kinerja pamor atau petugas lapangan,” ujarnya.

Menurut Nata, keberhasilan capaian PBB bukan hanya soal angka, melainkan cerminan dari keseriusan aparat pemerintah dalam mengelola potensi pendapatan daerah. Ia menegaskan akan terus memantau dan mengevaluasi setiap kelurahan agar prestasi wilayah dapat ditingkatkan.

Ia juga mengingatkan bahwa saat ini masih berlaku diskon 10 persen untuk pembayaran PBB 2025. Momentum ini, kata dia, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendorong partisipasi warga.

“Pamor dan lurah harus aktif menginformasikan soal diskon ini. Jangan lewatkan kesempatan yang bisa mendorong percepatan pembayaran,” tambahnya.

Tak hanya itu, Nata juga meminta seluruh kelurahan untuk mengaktifkan kembali kanal media sosial masing-masing. Menurutnya, media digital adalah sarana strategis untuk menyebarluaskan informasi dan mendorong kesadaran warga soal kewajiban pajak.

“Saya minta admin media sosial di tiap kelurahan mulai aktif kembali. Informasi yang cepat dan jelas akan sangat membantu warga memahami pentingnya membayar PBB tepat waktu,” tandasnya.(pay)