RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Bekasi mengaku kecewa setelah mengikuti kegiatan retret selama empat hari di Sekolah Calon Perwira (Secapa) Angkatan Darat, Bandung, pada 21–24 April 2025. Kegiatan yang menekankan latihan fisik dinilai tak sejalan dengan kebutuhan utama aparatur pemerintahan desa.
Kepala Desa Jayasampurna, Muchsin, menyayangkan isi kegiatan yang dianggap tidak sesuai kebutuhan aparatur desa.
“Semua kepala desa kecewa, karena kepala desa bukan security, kepala desa pengabdian dan meningkatkan di wilayah desanya masing masing,” kata Muchsin kepada Radar Bekasi, Selasa (29/4).
BACA JUGA: Dewan Persoalkan Retret Perangkat Desa Kabupaten Bekasi: Pemborosan-Tanpa Koordinasi
Menurutnya, materi yang diberikan seharusnya berkaitan dengan penguatan administrasi, birokrasi, serta pengelolaan pembangunan desa.
“Harusnya membahas hambatan pembangunan dan cara memajukan desa, bukan kegiatan fisik,” tambahnya.
Sumber Radar Bekasi yang enggan disebutkan namanya menyebut, judul kegiatan yang diajukan sebagai bimbingan teknis (bimtek) tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.
“Isi acaranya lebih kepelatihan fisik. Sementara materi soal birokrasi dan administrasi desa sangat minim,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kualitas konsumsi selama kegiatan yang dianggap kurang layak, bahkan ada makanan berbau tidak sedap. Sejumlah peserta pun memilih pulang lebih awal.
BACA JUGA: Bupati Bekasi Ikut Retret untuk Perdalam Ilmu Pemerintahan
“Banyak yang pulang lebih awal, padahal acara beberapa hari. Kemudian untuk makanannya juga kurang enak, bahkan ada sate dengan aroma yang kurang baik,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Rachmat Atong, meminta hal tersebut dikonfirmasi ke Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Ketua Apdesi Kabupaten Bekasi, Bahrudin, menjelaskan bahwa kegiatan retret tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepala desa, khususnya dari aspek mental dan fisik.
“Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas kepala desa, terutama mental dan fisik,” ujarnya.
Menurutnya, banyak aparatur desa yang berhalangan hadir. Ia menyebut, setiap desa mengirim perwakilan tiga sampai empat orang.
“Anggaran ditransfer langsung ke rekening EO Meraki sebesar Rp7 juta setiap orang,” ungkapnya.
Bahrudin juga mengakui bahwa kegiatan retret ini tidak mendapat izin resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Menurutnya, Apdesi bersama tim Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebenarnya telah berupaya untuk melakukan audiensi, namun tidak mendapatkan jadwal.
“Sebelumnya Apdesi bersama Siskeudes koordinasi dengan DPMD, mau menghadap bupati, tapi bupati nggak punya peluang (waktu) untuk kita bertemu. Dinas juga belum bisa kumpul bareng sama bupati, akhirnya kita sebagai kepala desa menjalankan saja bersama BPD bareng-bareng,” ucapnya. (and/pra)
