RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah SMA/SMK di Bekasi menyatakan dukungan terhadap program wajib militer (wamil) bagi pelajar yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Program ini bertujuan untuk memperkuat karakter dan kedisiplinan siswa, khususnya mereka yang terindikasi terlibat dalam perilaku negatif.
Kepala SMK Patriot 1 Bekasi, Agus Yulio, menyampaikan bahwa perubahan karakter siswa tidak bisa dilakukan secara instan.
Menurutnya, proses tersebut harus berlangsung secara berkelanjutan dan tidak cukup hanya dengan gebrakan di awal. Perlu tindak lanjut berupa monitoring setelah pelaksanaannya
Agus juga menekankan pentingnya keakuratan data siswa yang akan dilibatkan dalam program Wajib Militer (Wamil). Ia menyarankan agar pihak sekolah dan orangtua bersikap terbuka terhadap kondisi riil di lapangan.
Beberapa sumber data yang dapat digunakan, di antaranya adalah absensi siswa. Dari data tersebut bisa terlihat siapa saja yang sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas.
Data ini bisa diperkuat dengan catatan yang dimiliki oleh guru Bimbingan Konseling (BK) serta informasi dari lingkungan masyarakat.
“Data itu mesti valid, tidak bisa asal ambil. Justru nanti malah buang anggaran,” tegasnya, Selasa (29/4).
Selama 14 tahun terakhir, SMK Patriot 1 Bekasi telah mewajibkan seluruh siswa barunya untuk mengikuti program pembentukan karakter bekerja sama dengan TNI. Periode 2009 ke belakang, siswa salah satu sekolah swasta di Bekasi ini dikenal kerap terlibat aksi tawuran.
“Setelah diangkat 2009 saya langsung Wajib Militer (Wamil) untuk kelas 10. Setiap anak kita wajibkan militer selama dua hari berjalan sampai sekarang,” katanya.
Menurutnya, sejak program tersebut diterapkan, terjadi penurunan signifikan terhadap aksi tawuran, terutama pada periode 2013/2014. Perubahan paling mencolok terlihat pada karakter dan kedisiplinan siswa, yang turut mendapat dukungan penuh dari orangtua.
“Saya jalan terus sampai akhirnya kita terbentuk dalam posisi yang kuat seperti sekarang ini,” ucapnya.
Sementara itu, di SMK Bina Karya Mandiri II Bekasi, upaya meminimalisir kenakalan siswa dilakukan melalui penerapan sanksi tegas. Sanksi berat berupa pemecatan (drop out) diberikan kepada siswa yang terbukti melakukan pelanggaran berat, setelah melalui kesepakatan dengan orangtua.
Selain itu, sekolah juga memberikan pembinaan karakter dan kedisiplinan melalui kerja sama dengan TNI dan Polri. Siswa diberikan edukasi mengenai berbagai pelanggaran, mulai dari tawuran, ketertiban lalu lintas, penyalahgunaan narkoba, hingga tindakan kriminal lainnya.
“Kepada orangtua pun kita sudah sampaikan, ada tiga pelanggaran yang tidak kita toleransi. Pertama narkoba, kedua tawuran, ketiga kriminal yaitu pencurian atau pelecehan,” ungkap Kepala SMK BKM II Bekasi, Ayung Sardi Dauly.
Terkait kenakalan remaja dan aksi tawuran di Jawa Barat, Ayung menekankan pentingnya pencegahan sejak dini. Ia menilai program Wamil tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan harus diterapkan secara menyeluruh dan konsisten setiap tahun.
“Siswa nakal itu kan terbentuk karena situasi, kalau bisa bagaimana program ini dijadikan program wajib sehingga antisipasi lebih awal, anak itu tidak sampai menjadi nakal,” ungkapnya.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi mengaku masih menunggu informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan program Wamil yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Kita masih menunggu informasi lebih lanjut,” kata Sekretaris Disdik Kota Bekasi, Warsim Suryana.
Program Wamil ini juga mendapat respon positif dari kalangan orangtua. Salah satu wali murid, Budi Ariyanto, menyampaikan dukungannya terhadap program tersebut.
“Saya yakin program ini dapat menjadi langkah strategis dalam membentuk karakter disiplin, tanggungjawab, dan cinta tanah air bagi generasi muda,” ungkapnya.
Budi berharap program Wamil tersebut bisa dilaksanakan dengan pendekatan edukatif, serta tetap memperhatikan hak-hak anak. Sisi lain program ini kata dia, mesti melibatkan kerjasama semua unsur, mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, aparat keamanan, hingga masyarakat luas.
“Kegiatan ini juga sebagai upaya preventif untuk mengurangi tindak kekerasan di kalangan pelajar yang telah merenggut banyak nyawa,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa Wamil akan menyasar bagi anak-anak dan remaja yang bermasalah di Jawa Barat, diantaranya mereka yang terlibat geng motor, tawuran, atau kenakalan lainnya. Wamil ini disebut sebagai solusi dari permasalahan sosial yang tak pernah selesai.
“Sejak dulu kita berbicara soal geng motor, tapi tidak selesai-selesai,” katanya.
Pendidikan Wamil ini bertujuan untuk membentuk karakter dan kedisiplinan anak. Rencananya program ini akan segera bergulir pada Mei 2025, siswa atau anak tersebut akan mengikuti Wamil selama enam bulan hingga satu tahun.
“Kita harus bergerak cepat. Tidak bisa lagi hanya sekadar wacana, masalah geng motor ini harus tuntas,” tambahnya. (sur)
