RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bakal memanggil Kepala SMAN 9 Tambun Selatan untuk dimintai klarifikasi usai demo yang dilakukan para siswa.
“Nanti atau besok akan dikirimkan surat untuk di BAP Surat pemanggilan kepala sekolah untuk dimintai keterangan,” kata Pengawas KCD Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Rojali, saat dikonfirmasi Radar Bekasi, Rabu (4/6).
KCD akan menelusuri sejumlah tuntutan siswa, seperti perbaikan fasilitas sekolah. Selain itu, termasuk soal pengadaan snack kegiatan yang tidak pernah diterima siswa.
BACA JUGA: Respons Pihak SMAN 9 Tambun Selatan soal Demo Siswa
“Kalau memang ada anggarannya, kapan dilaksanakannya? Kenapa mesti minta tandatangan siswanya, kami juga akan telusuri,” katanya.
Rojali juga membantah informasi bahwa aksi siswa diprovokasi oleh pihak internal sekolah yang tidak puas dengan perubahan struktur organisasi.
“Enggak bener, itu hanya kabar burung. Kalau dikomporin, ada anak yang tidak setuju, mungkin dia tidak akan ikut aksi. Tapi itu kemarin rata-rata anak-anak ikut aksi semua bukan dikomporin. Kemarin kita lihat semua,” terang Rojali.
BACA JUGA: Ratusan Siswa SMAN 9 Tambun Selatan Demo Sekolah
Atas polemik ini, Rojali, meminta pihak sekolah untuk serius memperhatikan tuntutan siswa, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan di lingkungan sekolah. Ia menilai, demo siswa terjadi karena kebutuhan mereka tidak lagi terpenuhi dan tidak mendapat respons memadai dari pihak sekolah.
“Intinya kalau kami menekankan agar semuanya itu dijawab oleh sekolah dengan aksi. Misalnya ketika mereka siswa menuntut wastafel pada mati jawabalah dengan aksi ya hidup kan wastafel. Ketika anak merasa memang obat-obatan tidak ada ya penuhi obat-obatan,” katanya.
Selama proses evaluasi berlangsung, Rojali berharap kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal. Ia menegaskan, KCD akan mengakomodasi dan mengawal tuntutan siswa yang berkaitan dengan hak mereka.
“Kalau siswa menuntut haknya, kami dari KCD akan mengontrol apakah program-program sekolah memang sesuai dan berpihak pada siswa,” pungkasnya. (ris)
