RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menegaskan komitmennya dalam menjaga inflasi daerah serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian nasional dan global.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, usai menghadiri kegiatan High Level Meeting (Pasamoan Agung) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat yang digelar, di Gedung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Karawang, Rabu (11/6).
Acara tahunan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini mengusung tema: “Strategi Menjaga Daya Beli dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengendalian Inflasi dan Perluasan Digitalisasi.” Forum tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para kepala daerah se-Jawa Barat, serta jajaran perangkat daerah dan institusi vertikal yang tergabung dalam TPID dan TP2DD.
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Peringkat Empat Terbaik Nasional Indeks Standar Pelayanan Minimal 2024
Wabup Asep menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi telah dan terus menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat dalam menjaga stabilitas harga dan penguatan ekonomi masyarakat. Terdapat empat pilar utama yang menjadi acuan dalam upaya pengendalian inflasi daerah, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Empat aspek ini menjadi panduan kami dalam menyusun program kerja daerah, termasuk melalui operasi pasar murah yang rutin kami gelar, penguatan koordinasi TPID daerah, dan monitoring pasar secara langsung,” ujar Wakil Bupati.

Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi jalur distribusi pangan sebagai strategi pengendalian harga. Menurutnya, jika daerah sentra produksi menghasilkan komoditas pertanian, namun jalur distribusinya panjang dan biaya logistik tinggi, maka harga di pasar akan menjadi beban bagi konsumen.
“Pemkab Bekasi berkomitmen untuk mempersingkat rantai distribusi, termasuk melalui kolaborasi dengan distributor lokal, BUMDes, dan koperasi desa. Ini penting agar hasil pertanian bisa langsung masuk ke pasar konsumen dengan harga yang tetap terjangkau,” tegasnya.
Merujuk pada proyeksi ketersediaan pangan nasional, Kabupaten Bekasi berada dalam kondisi yang stabil hingga pertengahan tahun 2025. Ketersediaan komoditas strategis seperti beras, jagung, dan cabai didukung oleh program peningkatan produksi dari lahan aktif, optimalisasi lahan tidur menjadi produktif, serta penguatan distribusi melalui kemitraan dengan kelompok tani dan pelaku usaha lokal.
BACA JUGA: Maknai Iduladha, Bupati Serukan Solidaritas Sosial
“Pangan adalah elemen kunci pengendalian inflasi. Untuk itu, kami juga memastikan semua proses dari hulu ke hilir berjalan efisien dan berpihak pada petani serta masyarakat,” tambahnya.
Dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Pemkab Bekasi telah menerapkan berbagai kebijakan strategis yang saling terintegrasi, seperti Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi) secara rutin, menyasar wilayah padat penduduk dengan tingkat konsumsi tinggi, penguatan Satgas Inflasi Daerah, yang bersinergi dengan TPID, Bulog, dan instansi teknis lainnya.
Selain itu, dilakukan pula monitoring harga harian pasar-pasar tradisional untuk mendeteksi dan mencegah gejolak harga sedini mungkin, intervensi distribusi logistik, terutama dari daerah sentra produksi ke titik permintaan, dan digitalisasi perdagangan lokal melalui pengembangan platform e-commerce, yang memberi akses pasar digital bagi UMKM dan menekan ongkos distribusi.
“Seluruh kebijakan ini kami desain agar adaptif terhadap tantangan zaman, berbasis data, dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah menjamin kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai wilayah yang tangguh secara ekonomi dan inklusif dalam pembangunan.” tutup Wakil Bupati Bekasi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya langkah-langkah antisipatif dan kolaboratif antar daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya di tengah tekanan inflasi dan tantangan ketahanan pangan global.
Lebih lanjut, Pasamoan Agung tahun ini berhasil merumuskan sejumlah langkah antisipatif yang dibagi ke dalam tiga kerangka waktu strategis: jangka pendek, menengah, dan panjang.
Untuk jangka pendek, fokus diarahkan pada, pemangkasan jalur distribusi pangan, penguatan koordinasi antarwilayah, dan peningkatan efisiensi logistik pangan,
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Bakal Kelola TPA Burangkeng Berbasis RDF
“Distribusi pangan yang panjang dan mahal harus kita potong. Kita tidak bisa biarkan harga membumbung tinggi hanya karena ongkos logistik. Ini harus diselesaikan di daerah, bukan hanya menunggu dari pusat,” tegasnya.
Selain persoalan inflasi, Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi di sektor ekonomi, perdagangan, dan layanan publik. Melalui penguatan TP2DD di tiap daerah, digitalisasi diharapkan menjadi motor transformasi pelayanan dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
“Kabupaten dan kota di Jawa Barat harus menjadi pelopor dalam memperluas digitalisasi. Ini bukan hanya soal aplikasi, tapi soal mindset pelayanan cepat, transparan, dan efisien.”ujarnya.
Di samping itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman menekankan bahwa inflasi Jawa Barat saat ini berada dalam kondisi “lampu kuning”, yakni berada pada angka 1,47 persen. Meski angka tersebut masih di bawah ambang batas, perlu kewaspadaan dan upaya kolaboratif agar inflasi tidak melampaui batas atas yang telah ditetapkan.
“Inflasi nasional ditargetkan di angka 2,5 persen dengan deviasi maksimal 1 persen. Artinya, inflasi kita tidak boleh melewati angka 3,5 persen. Maka, kita semua harus kerja keras menjaga keseimbangan harga, menjaga produksi pangan, dan memperkuat distribusi,” tukasnya.
Sekda menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilepaskan dari ketahanan pangan. Oleh sebab itu, kepala daerah di seluruh kabupaten/kota diminta untuk menjaga ekosistem pertanian lokal secara serius dan berkelanjutan.
“Kunci stabilitas daya beli dan harga pangan itu ada di desa, ada di lahan, ada di tangan petani. Maka pertanian di Jawa Barat harus terus dijaga, didukung, dan ditingkatkan kapasitasnya.” terangnya. (and/adv)