RADARBEKASI.ID, BEKASI – Proses Job Fit bagi pejabat eselon IIb di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan tidak sekadar formalitas belaka. Uji kesesuaian ini harus mampu menempatkan pejabat yang tepat sesuai dengan kompetensi di posisi strategis, melalui mekanisme rotasi dan mutasi yang proporsional.
Dengan penempatan yang tepat, para pejabat diharapkan dapat berperan optimal dalam menangani berbagai persoalan di Kabupaten Bekasi. Hal ini disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Kabupaten Bekasi, Gunawan.
“Hasil job fit ini harus menjadi acuan dalam menempatkan pejabat di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Mereka harus mampu bekerja secara optimal dalam mendukung program kepala daerah,” ujarnya.
BACA JUGA: Job Fit Eselon IIb Mulai Hari Ini, Sesi Wawancara Langsung dengan Bupati Bekasi
Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah dapat terlihat dari pencapaian pembangunan, terutama infrastruktur. Gunawan juga menyoroti tingginya belanja pegawai yang mencapai 30 hingga hampir 40 persen dari total APBD Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan aturan yang menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen, agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga.
Ia menambahkan, meskipun keputusan rotasi dan mutasi merupakan hak prerogatif kepala daerah, keterbatasan keuangan daerah harus diatasi dengan mengoptimalkan potensi pendapatan, khususnya dari sektor pajak dan retribusi.
“Saat ini terjadi ketidakseimbangan antara belanja daerah, baik belanja modal maupun belanja pegawai, yang belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, sektor pendapatan perlu ditingkatkan. Sebagai kawasan industri, seharusnya masyarakat Kabupaten Bekasi bisa menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi sektor tersebut,” jelasnya.
BACA JUGA: Gaji Guru PPPK di Kabupaten Bekasi Dipotong Sepihak
Menurut Gunawan, banyak potensi daerah yang belum tergali secara maksimal dan seharusnya bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat, maka APBD pun bisa dimanfaatkan untuk aksi nyata yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kan kalau Pemkab Bekasi banyak duit dengan memaksimalkan potensi pendapatan, tentunya pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik. Sebab kebanyakan keluhan masyarakat adalah masalah infrastruktur,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bennie Yulianto Iskandar, menyampaikan bahwa hasil Job Fit akan diserahkan kepada pimpinan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan rotasi dan mutasi pejabat eselon II.
“Jobfit telah terselenggara dengan kegiatan pembuatan karya tulis dan wawancara. Nanti keputusannya akan ditentukan Pak bupati dalam kebijakan rotasi mutasi untuk tingkat eselon II,” ucapnya.(and)
