Berita Bekasi Nomor Satu

Marjuki Geram Kabupaten Bekasi Tak Kebagian Bantuan Rutilahu dari Pemprov Jabar

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Akhmad Marjuki. FOTO: ISTIMEWA

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Akhmad Marjuki, geram tidak adanya bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) untuk Kabupaten Bekasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hal tersebut ia ketahui saat pembahasan rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang digelar di UPTD PPP LLASDP Cinunuk, Kamis (23/10). Menurutnya, terdapat 13 kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk Kabupaten Bekasi yang tidak mendapatkan alokasi program Rutilahu dari Pemprov.

“Apakah ini sudah adil kalau masih ada 13 kabupaten/kota, yang tidak mendapatkan bantuan Rutilahu karena tidak mengajukan, termasuk Kabupaten Bekasi?,” ujar Marjuki, kepada Radar Bekasi usai rapat pembahasan.

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi itu menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus berlandaskan skala prioritas dan keadilan, bukan semata urusan administratif. Ia menilai ketiadaan program tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi antara perangkat daerah di kabupaten/kota dengan pihak provinsi.

“Ini saya kira memperjelas bahwa tidak adanya koordinasi yang baik antara dinas terkait dari kabupaten/kota ke pihak provinsi,” ucapnya.

Marjuki yang merupakan legislator dari Dapil Jabar IX juga menyayangkan minimnya peran aktif dinas terkait dalam memperjuangkan program tersebut. Ia mengaku timnya beserta pihak lain telah mengajukan proposal, namun diduga tidak ditindaklanjuti secara optimal.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dan daerah dapat berjalan lebih solid.

“Selain memperhatikan aspek prioritas, juga penting menegakkan asas keadilan, agar setiap program benar-benar tepat guna dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan yang bukan hanya enak dipandang tapi dirasakan manfaatnya,” sambungnya berharap ada perubahan.

Selain Rutilahu, Marjuki juga menyoroti program sumur pantau (resapan) milik Pemprov Jawa Barat yang dinilainya tidak jelas arah implementasinya. Padahal, saat program itu diluncurkan, ia sebagai anggota Komisi IV DPRD Jabar sangat mendukung karena banyak daerah yang membutuhkan termasuk Kabupaten Bekasi.

“Dulu saya bangga sekali ketika bapak (Pak Bambang) merencanakan mau membangun sumur resapan. Yang saya tanyakan apakah masih ada rencana itu?,” ujarnya.

“Sumur resapan ini sangat ditunggu oleh masyarakat, terutama bagi daerah-daerah yang mempunyai dua musibah tahunan, kalau musim hujan banjir, kalau musim kemarau kekeringan,” ungkapnya. (pra)