RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mendorong seluruh perangkat daerah untuk melakukan penghematan, mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas. Langkah konkret yang diinstruksikan antara lain membatasi penggunaan listrik di kantor serta menyederhanakan konsumsi minuman saat rapat, cukup dengan air putih.
Para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diminta aktif mencari tambahan anggaran dari pemerintah pusat sesuai kementerian terkait, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setiap perangkat daerah diharapkan menyampaikan program strategis prioritas pembangunan daerah.
Penurunan anggaran terjadi karena APBD Kabupaten Bekasi 2025 sebesar Rp8,3 triliun, sementara APBD 2026 yang sedang dibahas melalui Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Sementara (KUAPPAS) turun menjadi Rp7,3 triliun.
“Setiap perangkat daerah harus menghemat seefisien mungkin, tapi tujuan program harus tetap tercapai dengan memaksimalkan anggaran yang ada,” kata Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Bekasi, Ida Farida, Senin (3/11).
Ida menekankan pentingnya penghematan listrik, seperti mematikan komputer setelah selesai bekerja dan menonaktifkan peralatan yang tidak diperlukan.
“Saya tidak ingin lagi melihat atau mendapatkan laporan pegawai main game di komputer,” ujarnya.
Selain itu, Ida menyarankan agar setiap rapat internal tidak perlu menyiapkan makanan. Cukup menyediakan air putih.
“Kalau bisa pada kegiatan rapat internal penyajiannya cukup dengan air putih,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Dwi Sigit, menyampaikan pihaknya sedang melakukan pengaturan anggaran agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari keuangan daerah dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Menurut Sigit, pendekatan Bappeda untuk sinkronisasi setiap perangkat daerah dalam mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dengan memastikan setiap OPD mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU).
“Memang ada pemangkasan anggaran di setiap OPD. Di Bappeda sendiri, pemangkasan anggaran bisa mencapai 50 persen. Dengan kondisi ini, kami harus memaksimalkan anggaran sebaik mungkin dan memastikan tujuan program tetap tercapai,” kata Sigit.
Sigit menambahkan, jika setiap OPD bekerja sesuai IKU, maka pencapaian RPJMD akan lebih mudah. Dengan APBD 2026 sebesar Rp7,3 triliun dan belanja pegawai yang mencapai sekitar 40 persen, Sigit menyebut hal ini menjadi tantangan bagi seluruh pihak untuk bekerja dengan semangat dan fokus pada program yang sudah direncanakan.
“Ada tiga yang kami fokuskan. Yaitu, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” tutupnya.(and)
