RADARBEKASI.ID, BEKASI – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menyoroti rendahnya tingkat penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Ia mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2025, penyerapan anggaran Pemkot Bekasi masih tergolong rendah. Berdasarkan laporan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), realisasi anggaran baru mencapai 58 persen. Menurutnya, angka tersebut sangat minim mengingat tahun anggaran segera berakhir.
“Terakhir kita mendapat laoran dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), ini tingkat penyerapan anggaran sampai dengan bulan Oktober 2025 ini baru 58 persen, artinya ini menurut saya masih sangat minim, menjelang akhir tahun,” kata Alit saat Podcast bersama Radar Bekasi.
Ia menambahkan bahwa hal tersebut menunjukkan belum optimalnya penggunaan anggaran, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
“Artinya belum banyak penyerapan di situ, bahwa belum banyak anggaran digunakan untuk salah satunya melaksanakan pembangunan tentunya,” sambung Alit.
Alit menjelaskan bahwa kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya keluhan warga di tingkat RT dan RW mengenai proyek-proyek infrastruktur yang belum terealisasi, seperti pembangunan jalan dan perbaikan saluran drainase.
“Sehingga membuat masyarakat baik tingkat RT maupun RW mengeluhkam infrastruktur yang belum terealisasi terkait dengan pembangunan jalan maupun solokan di setiap daerah di Kota Bekasi,” jelasnya.
Lebih jauh, Alit memperingatkan bahwa lambatnya penyerapan anggaran dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan publik dan berpotensi menimbulkan hambatan di sektor lainnya.
“Kalau proses penyerapan ini lambat dapat berimplikasi pada pelayanan publik, salah satunya tadi pembangunan infrastruktur yang belum merata dan tidak menutup kemungkinan dapat menghambat ke hal-hal lain juga,” tutur Alit. (cr1/adv)
