RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi masih memberlakukan moratorium atau penundaan izin pembangunan perumahan komersial di wilayah berisiko banjir. Kebijakan ini telah berlaku sejak Maret lalu dan hingga kini masih terus diterapkan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Ida Farida, menegaskan bahwa moratorium tersebut tidak berlaku untuk pengembang perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menurutnya, pembangunan rumah MBR merupakan program pemerintah pusat yang harus tetap didukung untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat.
“Hanya (perizinan,red) untuk perumahan MBR (tetap berjalan,red),” kata Ida, Rabu (26/11).
Ida menambahkan, moratorium perumahan komersial merupakan langkah penting untuk mengendalikan potensi banjir, yang kerap terjadi akibat perkembangan kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan.
“Yang jelas tujuan moratorium ini adalah dalam rangka untuk kepentingan masyarakat supaya tidak mengalami banjir,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustafa, menyampaikan bahwa proses perizinan memang harus dilakukan secara detail dan berhati-hati. Ia menyoroti pentingnya memperhatikan peil banjir, tata ruang atau site plan, serta aspek perizinan lainnya sebelum pembangunan disetujui.
“Masalah banjir memang perlu evaluasi bersama. Rekomendasi perizinan harus diperhatikan proses penerbitannya, supaya pembangunan dan investasi tetap berjalan, tetapi tidak menimbulkan masalah seperti banjir,” jelasnya.
Budi menambahkan bahwa persoalan perumahan dan perizinan lain juga berkaitan dengan perlunya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurutnya, zonasi wilayah tidak boleh semena-mena diubah, terutama zona hijau yang berfungsi sebagai area resapan air.
“Kami telah mendorong supaya masalah banjir ini perlu ada kebijakan yang konkrit. Sebab yang kebanyakan banjir adalah perumahan,” katanya.
Politisi PKS itu menyebut bahwa mayoritas titik banjir di Kabupaten Bekasi berada di kawasan perumahan, sehingga kebijakan moratorium perumahan komersial menjadi langkah yang tepat. (and)
