RADARBEKASI.ID, BEKASI – Polemik tidak tepatnya sasaran penerima bantuan sosial (bansos) kembali terjadi di Kabupaten Bekasi. Kondisi ini dialami oleh Inah (64), warga Kampung Wangkal RT 002 RW 004, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung.
Ia tinggal bersama anaknya yang masih bujangan. Sehari-hari, Inah hanya berdiam diri di rumah karena kondisi fisiknya sudah tidak sekuat dulu saat ia masih bisa bekerja mencuci pakaian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kini, ia bergantung pada penghasilan anaknya, Jaka, yang bekerja serabutan mencabut rumput di perumahan dengan pendapatan sekitar Rp450 ribu per bulan. Meski jauh dari cukup, Inah dan anaknya harus menyesuaikan kebutuhan dengan penghasilan tersebut.
BACA JUGA: Kades Jayasampurna Dikomplain Warga Gara-gara Bansos
“Ya cukup nggak cukup, cukupin aja. Makan aja kan nggak cukup Rp30 ribu sehari,” kata Inah di Cibitung, Selasa (2/12).
Selama beberapa hari terakhir, warga tidak mampu ini melihat tetangganya pergi ke Kantor Pos untuk mencairkan bantuan langsung tunai kesejahteraan masyarakat (BLT Kesra) dan ke kantor desa untuk mengambil bantuan beras dari pemerintah. Tetangganya sempat mengajaknya untuk mengecek apakah ia juga terdaftar sebagai penerima bantuan. Namun Inah menjawab dengan tegar bahwa ia tidak pernah mendapatkan bantuan apa pun, meski sangat membutuhkan.
“Orang-orang dapat beras, kita mah cuma bisa ngeliatin. Sama-sama rakyat sampai kayak gini, nggak dapat. Beras seliter juga nggak,” tambahnya.
Menurut Inah, sebagian penerima bantuan di Kampung Wangkal justru merupakan warga yang sudah mampu, termasuk keluarga yang anaknya bekerja di perusahaan atau memiliki kondisi ekonomi lebih baik.
“Lah itu ada yang gawe di PT, Pak. Rumahnya gede-gede, punya mobil tiga biji. Kemarin pada dapat, kita mah cuma melihat,” keluh Inah.
Beberapa waktu lalu, petugas RT sempat meminta fotokopi KTP dan KK miliknya. Namun sampai sekarang, ia belum menerima bantuan apa pun. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat melihat kondisi nyata di lapangan dan memperbaiki pendataan penerima bantuan.
“Saya berharapnya dapat, mau sedikit mau banyak, yang penting dapat. Kan ngebantu banget kehidupan saya yang begini. Jangan dibedain,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alamsyah, menyampaikan data penerima bansos hingga November 2025. Jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 126.113 orang, Program Keluarga Harapan (PKH) 72.383 orang, dan BLT Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) 215.107 orang.
Penyaluran bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang telah melalui proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran bersama Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah. Ia mengakui masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos.
“Kami ini memakai DTSEN dari Kemensos. Datanya sudah given dari pusat, sedangkan verifikasi dan validasi di lapangan belum bisa maksimal sampai data terbaru turun dari Kemensos,” ungkap Alamsyah.
Diakuinya, bahwa masih banyak warga kurang mampu di Kabupaten Bekasi yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, diduga karena data pusat belum diperbarui sesuai kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Ini persoalan yang dialami hampir semua daerah di Indonesia. Ada warga mampu yang masih dapat bansos, dan ada yang tidak mampu belum masuk data,” sambungnya.
Selama penyaluran berlangsung, Dinas Sosial kerap menerima keluhan masyarakat. Alamsyah memastikan pihaknya akan berkoordinasi dan menindaklanjuti setiap laporan agar Kemensos dapat memperbarui data sesuai kondisi terbaru.
“Ke depan, kami berharap datanya bisa lebih valid dan pemerintah daerah diberikan ruang serta waktu lebih besar untuk melakukan verval agar penyaluran semakin tepat sasaran,” tutup Alamsyah. (ris)
