RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhamad Rochadi, menilai alih fungsi lahan menjadi salah satu faktor pemicu bencana, seperti yang terjadi di Sumatera dan Aceh.
Karena itu, ia mendukung langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM, yang menutup sementara 26 tambang galian C di Kabupaten Bogor untuk menekan kerusakan lahan di Jawa Barat.
“Menurut saya apa yang menjadi hajatannya Pak Gubernur memang relate dengan adanya sejumlah musibah baik di Sumatera maupun Aceh, kita ikut berbela sungkawa, prihatin, itu karena akibat dari pembalakan hutan yang sangat luar biasa, sehingga banjir tak bisa dihindarkan,” ujar pria yang akrab disapa Adi ini, Kamis (4/12).
Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi itu menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemprov dalam mengembalikan fungsi lahan. Menurutnya, penambangan memang penting, namun harus dipilah secara ketat agar sesuai peruntukan.
“Maka relate ketika Pak Gubernur mengembalikan fungsi lahan yang sesuai dengan fungsinya, jadi saya mendukung untuk kemudian ya harus dibatasi. Bahwa tambang penting, iya. Tapi memang harus kita pilih, kita pilah, mana yang bisa tambang mana yang tidak,” ucap wakil rakyat yang duduk di Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat itu.
Adi menilai bencana di Sumatera dan Aceh merupakan bukti nyata dampak besar dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Ia memastikan akan menyuarakan persoalan ini dalam rapat komisi.
“Sangat luar biasa (dampak alih fungsi lahan), ya contohnya tadi saudara-saudara kita yang ada di Aceh ini faktornya karena itu, alih fungsi lahan yang tidak pas, besar-besaran, itu yang membuat jadi musibah. Nanti akan saya suarakan di komisi agar supaya ini bisa dikaji, jangan sampai terjadi musibah yang seperti itu,” ungkap wakil rakyat dari arena tarung Dapil Jabar IX Kabupaten Bekasi ini.
“Ya, jadi membatasi yang tidak sesuai alih fungsinya. Kalau memang fungsinya hutan ya hutan, tidak boleh ditambang. Karena ketika itu ditambang tidak ada belayernya, tidak ada yang bisa menanggulangi lagi,” sambungnya.
Ia juga menyoroti keluhan dinas infrastruktur di Kabupaten Bekasi terkait langkanya bahan material dan meningkatnya harga setelah penutupan tambang. Namun menurutnya, situasi ini sekaligus memberi keuntungan bagi pengusaha tambang.
“Memang jadi mahal, tapi satu sisi menguntungkan buat ke pengusaha tambangnya. Artinya, secara kewilayahan alih fungsinya bisa kita jaga, penambang juga dapat efek baiknya karena jadi mahal, yang penting jangan sampai kekurangan, itu yang problem. Kalau bahannya ada, tapi jadi mahal semua diuntungkan,” jelasnya. (adv/pra)
