RADARBEKASI.ID, BEKASI – Proses open bidding atau seleksi terbuka untuk delapan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi kini memasuki tahap pengumuman tiga besar pada masing-masing formasi.
Sementara itu, DPRD mengingatkan agar siapapun yang nantinya terpilih sebagai kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mengganggu semangat kerja aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik.
Adapun delapan formasi jabatan yang diperebutkan meliputi Kepala Inspektorat, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Dinas Perikanan, dan Kepala Dinas Pariwisata.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menyampaikan hasil seleksi yang ditunggu publik tersebut sebenarnya termasuk informasi sensitif. Meski begitu, ia menegaskan seluruh proses berjalan sesuai prosedur dan akan diumumkan secara resmi.
“Sebetulnya ini rahasia, karena anda nanya ya saya jawab,” ujarnya, sambil menekankan bahwa pihaknya tetap menunggu keputusan final dari Panitia Seleksi (Pansel).
Endin memastikan nilai peserta akan dipublikasikan sesuai ketentuan setelah Pansel merampungkan seluruh penilaian. Delapan formasi jabatan yang kosong pun disebutkan akan segera diisi setelah pengumuman final.
“Nanti untuk pengisian jabatan, formasi delapan jabatan pimpinan tinggi pertama yang kosong,” ucapnya.
Endin menambahkan bahwa seluruh proses berada di bawah kewenangan Panitia Seleksi (Pansel).
“Saya tidak bisa mendahului karena ini kan kerjanya tim Pansel. Paling nanti saya mendapatkan info dari tim Pansel bahwa hasil open bidding kemarin diumumkan,” katanya.
Menurutnya, hasil akhir nanti akan memuat tiga kandidat terbaik pada setiap formasi, lengkap dengan nilai akumulatif mulai dari rekam jejak, asesmen, dan komponen penilaian lainnya.
“Ini nanti masuknya kan tiga besar. Itu akan dimunculkan nilai akumulasi mulai dari rekam jejak kemudian ada asesmen dan lain-lain. Tapi nanti perhitungannya di akhir yang dihitung,” jelasnya.
“Jadi nanti yang muncul angka terakhir seperti seleksi sekda kemarin. Karena itu sudah hasil penghitungan dari Pansel,” tambahnya.
Endin berharap pejabat yang lolos benar-benar memiliki kompetensi.
“Mudah-mudahan pejabat-pejabat yang terpilih ini memang betul-betul yang kompeten. Karena memang kalau sudah tiga besar berarti itu orang-orang pintar semua. Nggak tahu kalau memang yang tiga-tiganya daftar ya itu juga mudah-mudahan orang pintar semua juga,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menegaskan rotasi dan mutasi merupakan kewenangan bupati. Namun, sebagai mitra pemerintah daerah, DPRD mengingatkan para ASN yang nantinya mendapat amanah tetap fokus bekerja demi kepentingan masyarakat.
“Siapa saja yang jadi kepala OPD, jangan mengganggu semangat para ASN untuk bekerja serta menyelesaikan program pemerintah daerah. ASN semangat kerja loyalitas tinggi untuk kepentingan masyarakat. Sebab masih banyak tugas tugas yang harus diselesaikan,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan bahwa seleksi terbuka ini bertujuan mendapatkan aparatur yang kualifikasinya sesuai kebutuhan dan tetap mengedepankan transparansi.
“Harapannya, agar hasil OB (open bidding,red) dijadikan acuan bagi Pak Bupati untuk menempatkan ASN,” jelasnya.(and)
