RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kesenjangan lebar antara progres fisik dan realisasi anggaran kembali menjadi sorotan di lingkungan Pemkot Bekasi. Menjelang akhir tahun, sejumlah proyek sudah mencapai lebih dari 60 persen pengerjaan, namun penyerapan anggaran masih tertahan di kisaran 20 persen. Kondisi ini dinilai berpotensi membuat dana pembangunan mengendap terlalu lama di kas daerah.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam apel Senin (8/12), menegaskan perlunya percepatan administrasi pembayaran proyek, terutama di dua perangkat daerah dengan serapan anggaran terendah: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan). “Disparitas cukup tinggi. Fisik sudah lumayan, tapi serapan anggaran baru sekitar 20 persen. Tidak boleh ada anggaran yang mengendap,” ujarnya.
Hingga Selasa (9/12), Disperkimtan mencatat serapan baru di angka 32–33 persen. Kepala Disperkimtan, Widayat Subroto Hardi, memastikan pihaknya mengejar seluruh pekerjaan agar tuntas sesuai kontrak. Menurutnya, lambannya penyerapan terjadi karena banyak proyek baru selesai dan mulai mengajukan pencairan. “Minggu kedua ini kami perkirakan semakin banyak pengajuan yang masuk,” tuturnya.
Sejumlah proyek besar yang masih berjalan meliputi pembangunan GOR terpadu, venue basket, gedung Pengadilan Agama, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatisari. Widayat menyebut pihaknya sudah mengantisipasi kendala cuaca dan mempercepat proses administrasi, sesuai hasil evaluasi bersama Komisi II DPRD Kota Bekasi. “Proses pekerjaan dan pencairan dipercepat agar lebih efektif menjelang akhir tahun,” kata dia.
Disperkimtan menargetkan serapan anggaran tahun 2025 bisa mencapai 88 hingga 95 persen. Angka ini dipengaruhi nilai besar pembebasan lahan untuk proyek PSEL Bantargebang dan Flyover Bulak Kapal, yang masih menunggu hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). “Besarnya ada di pembebasan lahan, jadi sangat bergantung pada proses itu,” ujarnya.(sur)
