RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, meminta seluruh kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk tetap relaks dan fokus bekerja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul sorotan publik terhadap Pemkab Bekasi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap hadiah atau janji terkait praktik ‘ijon’ proyek.
Asep menyampaikan arahan tersebut saat memimpin rapat pimpinan bersama seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemkab Bekasi, Senin (22/12). Rapat digelar untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif, tertib administrasi, dan berkesinambungan di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
Asep menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh terpengaruh oleh proses penyidikan yang dilakukan KPK.
“Jadi apapun yang terjadi, kita tetap relaks. kita harus yakin ke depannya bisa lebih baik lagi. Jadi kita jangan drop,” kata Asep.
Dalam rapat tersebut, Asep memberikan sejumlah arahan penting. Kepala SKPD diminta menjaga kelangsungan pemerintahan dan pelayanan publik agar selalu optimal sesuai standar yang berlaku. Masing-masing satuan kerja juga harus menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai wewenang serta menghindari hal-hal yang mengganggu kinerja organisasi.
Asep menekankan perlunya optimalisasi realisasi pendapatan daerah. Pengelola anggaran diminta melakukan langkah konkret dan terukur untuk meningkatkan capaian sesuai potensi dan kewenangan, tetap berpedoman pada peraturan yang ada.
Selain itu, percepatan dan peningkatan kualitas belanja daerah menjadi perhatian utama. Penyerapan anggaran harus tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak menumpuk di akhir tahun.
Koordinasi serta sinergi antara SKPD, kecamatan, dan bagian-bagian di Sekretariat Daerah juga perlu diperkuat untuk mengatasi kendala pelaksanaan program di lapangan.
Monitoring dan evaluasi secara berkala sangat penting untuk mengetahui capaian kinerja, realisasi anggaran, serta mendeteksi hambatan yang membutuhkan perhatian pimpinan.
Asep juga meminta SKPD fokus pada program prioritas yang telah direncanakan karena program tersebut sangat penting bagi masyarakat. Selain itu, ia menghimbau ASN untuk menjaga netralitas agar tercipta suasana kerja yang kondusif dan profesional.
Ke depan, Asep akan meminta pendampingan KPK untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
“Biar kita aman dan nyaman, saya akan adakan pendampingan dengan KPK dan saya akan bersurat dengan KPK, ke depannya biar kita bekerjanya rileks. Dalam pengawasan, apalagi hari ini kan kita dalam pengawasan KPK. Mau gak mau semuanya saya harus konsultasi, saya harus bersurat dulu,” tutupnya. (ris)
