RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi menyatakan sejalan dengan usulan pimpinan partai di tingkat pusat (DPP) terkait wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Kami sebagai bagian dari struktur di tingkat DPC pasti akan ikut keputusan DPP apa pun itu. Dalam menilai situasi Pilkada dipilih oleh DPRD, memang mencuat ketika fenomena Pilkada ini menjadi hal yang menimbulkan money politic di tingkat masyarakat,” ujar Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, kepada Radar Bekasi, Kamis (1/1).
Pria yang akrab disapa Iwang itu menuturkan, selain rawan politik uang, Pilkada langsung juga membutuhkan biaya fantastis. Anggaran besar tersebut muncul baik dari sisi operasional maupun kepanitiaan, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Ini menjadi preseden buruk ketika kepala daerah akan berpikir tentang pengembalian operasional Pilkada dengan melakukan hal-hal di luar dari kepatutan hukum. Ini menjadi paradoks, anomali dari demokrasi kita. Ini bacaan saya,” ucapnya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi itu menegaskan, preseden buruk inilah yang kemudian memicu diskusi di kalangan pimpinan partai politik di tingkat pusat. Terlebih, terdapat sejumlah kasus seperti operasi tangkap tangan (OTT), pembangunan yang tidak maksimal, dana bantuan dari pemerintah pusat yang mengendap, hingga pembangunan yang tidak merata.
“Ini hal-hal yang menjadi preseden buruk bahwa Pilkada dari hasil pemilihan langsung ini punya sesuatu yang harus didiskusikan, walaupun belum diputuskan,” katanya.
Menurut Iwang, terdapat banyak faktor yang membuat Pilkada menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat. Salah satunya adalah tingginya ongkos normatif yang harus ditanggung pemerintah daerah maupun bantuan dari pemerintah pusat terkait penyelenggaraan KPU, Bawaslu, dan unsur lainnya.
“Jadi bukan cuma dana pemerintah, tapi ada dana-dana yang berputar dalam Pilkada itu puluhan triliun. Ini menjadi preseden buruk dari proses demokrasi politik kita yang tidak sehat,” ungkapnya.
Selain itu, suhu politik di masyarakat selama Pilkada juga dinilai kerap memicu perpecahan akibat perbedaan pilihan. Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan proses ekonomi di daerah.
“Belum lagi di tingkatan masyarakat terkait suhu politik yang ada di daerah terkait Pilkada, kan masyarakat terbelah karena berbeda dukungan. Ini akan mengganggu proses ekonomi kita,” sambungnya.
Ia tidak menampik adanya anggapan bahwa pemilihan melalui DPRD dapat dianggap merampas hak rakyat. Namun, menurutnya, hal itu harus dikembalikan pada sila keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
“Persoalan baik atau buruk, lebih baik mana si. Dalam konteks pembiayaan lebih baik di DPRD, karena ongkosnya murah dan tidak membuat masyarakat terbelah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Iwang mengakui bahwa potensi politik uang tetap bisa terjadi dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Namun, pengawasannya dinilai lebih mudah karena terpusat.
”Secara logika, lebih baik ngawasin 55 orang, daripada tiga juta jiwa orang,” jelasnya.
Ia menambahkan, ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, lembaga legislatif akan memiliki posisi tawar dan kekuatan pengawasan yang lebih kuat terhadap kinerja bupati atau wali kota.
“Hari ini ketika DPRD memilih kepala daerah, itu akan punya tarung DPRD, punya kekuatan, untuk bisa mengawasi Bupati. Hari ini kan DPRD tidak punya kekuatan pengawasan secara utuh dan lain-lain, karena merasa dipilih oleh rakyat. Tapi ketika dipilih oleh DPRD, berarti bertanggung jawab untuk menjadikan kepala daerah yang betul-betul berkualitas,” jelasnya. (adv/pra)
