RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sekolah masih kekurangan guru, puskesmas minim dokter. Kondisi ini menjadi tantangan serius Pemerintah Kota Bekasi di tengah selesainya penataan tenaga non-ASN yang selama ini menopang layanan publik.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengakui, meski ribuan honorer telah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga medis di Kota Patriot belum sepenuhnya terpenuhi.
Pada hari terakhir 2025, Pemkot Bekasi resmi mengangkat 3.442 tenaga honorer atau Tenaga Kerja Kontrak (TKK) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Dengan pengangkatan tersebut, total 11.796 tenaga non-ASN telah beralih status menjadi ASN.
“Pelayanan publik harus semakin baik, mulai dari kelurahan, kecamatan, pemadam kebakaran, sampai sektor pendidikan. Tapi faktanya, masih banyak sekolah yang membutuhkan guru,” ujar Tri.
Selain pendidikan, Tri juga menyoroti keterbatasan jumlah dokter di fasilitas kesehatan milik Pemkot Bekasi. Kekurangan tenaga medis ini berdampak pada optimalisasi layanan di puskesmas hingga RSUD tipe D.
Menurut Tri, penambahan dokter menjadi kunci agar rumah sakit daerah dapat naik kelas menjadi RSUD tipe C, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Namun demikian, Tri menegaskan tahun 2026 tidak ada pengangkatan aparatur baru. Pemkot Bekasi akan fokus menata dan menghitung kebutuhan pegawai secara menyeluruh sebagai dasar rekrutmen pada 2027.
“Kita ingin benar-benar clear dan zero dulu. Kita hitung betul kebutuhannya, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh kebijakan pengisian aparatur diarahkan untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.(sur)
