Berita Bekasi Nomor Satu

Plt Bupati Bekasi Belum Terima Laporan Hasil Seleksi Terbuka Delapan Jabatan OPD

PIMPIN APEL: Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, memimpin apel di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (5/1). FOTO: ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengaku hingga saat ini belum menerima laporan mengenai hasil open bidding (OB) atau seleksi terbuka untuk delapan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Seleksi tersebut sebelumnya telah menentukan tiga kandidat terbaik untuk masing-masing jabatan OPD yang kosong.

“Sampai saat ini belum ada laporannya, tiga besarnya siapa aja. Tidak ada laporan,” ujar Asep, Senin (5/1).

Sebelumnya, saat masih menjabat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang menyampaikan bahwa hasil seleksi telah dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahap pelantikan dilakukan.

Lebih lanjut, Asep mengaku telah mendatangi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Namun, hingga kini laporan terkait seleksi tersebut belum diterimanya.

“Kemarin saya sudah ke BKPSDM, tapi dari BKPSDM belum ada juga laporan open bidding,” katanya.

Asep menambahkan, apabila laporan resmi telah diterima, pihaknya akan berkonsultasi sebelum mengambil keputusan terkait pelantikan pejabat definitif.

“Nanti kalau memang sudah jelas, kemungkinan besar saya akan konsultasikan dalam mengambil keputusan tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, mendorong percepatan pelantikan pejabat hasil seleksi terbuka.

Pria yang akrab disapa Iwang ini menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan terkait siapa yang akan dilantik dari masing-masing tiga besar kandidat yang lolos seleksi.

Iwang menekankan pentingnya percepatan pengisian jabatan demi kelancaran program dan pelayanan publik.

“Supaya roda organisasi bisa berjalan lancar dan program yang sudah direncanakan dapat terealisasi, pengisian delapan jabatan ini perlu dipercepat. Hal ini penting demi tercapainya pelayanan publik yang maksimal,” tuturnya. (and)