RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kegagalan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025 dinilai berpotensi memperbesar ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan RI, dari target PAD sebesar Rp4,1 triliun, realisasi yang tercapai hingga akhir Desember 2025 hanya Rp3,64 triliun atau sekitar 87,43 persen.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron Hanas, mengatakan bahwa melesetnya target PAD bukan sekadar persoalan administratif. Kondisi tersebut berdampak langsung pada terbatasnya ruang fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan maupun pelayanan publik.
“Kalau PAD tidak maksimal, mau tidak mau ketergantungan ke dana transfer pusat semakin besar. Ini berbahaya bagi kemandirian daerah,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Selasa (6/1).
Menurut Ade, Kabupaten Bekasi seharusnya memiliki daya tawar fiskal yang kuat, mengingat posisinya sebagai salah satu kawasan industri dan perdagangan nasional. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi kekuatan pendapatan daerah.
Ia menilai, pengelolaan pajak daerah selama ini masih bersifat reaktif dan belum berorientasi jangka panjang. Akibatnya, setiap tahun Pemkab Bekasi menghadapi risiko yang sama: target PAD dipatok tinggi, realisasi tak tercapai, dan ruang gerak APBD menjadi semakin sempit.
Pembenahan pengelolaan PAD, lanjutnya, harus diarahkan pada penguatan tata kelola, bukan sekadar mengejar target tahunan. Digitalisasi sistem perpajakan, pemutakhiran data wajib pajak, serta penataan objek pajak baru dinilai menjadi kunci untuk memperbaiki fondasi keuangan daerah secara berkelanjutan.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Bekasi itu memastikan DPRD akan mendorong perubahan kebijakan pendapatan daerah agar kegagalan serupa tidak terus berulang dan menjadi pola permanen dalam pengelolaan APBD Kabupaten Bekasi.
“Kita tidak bisa terus mengandalkan dana transfer. Daerah industri harus mandiri secara fiskal,” tegas politisi Partai Golkar itu. (pra)
