RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kota Bekasi memang berhasil masuk zona hijau dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025. Namun, skor yang diraih belum sempurna dan masih menyisakan pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Kota Bekasi.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengungkapkan, nilai MCP KPK Kota Bekasi baru mencapai 83 dari skor maksimal 100. Angka tersebut, kata dia, menjadi alarm untuk memperkuat area-area yang masih lemah, terutama pada sektor pelayanan publik.
“Kita memang masuk zona hijau, tetapi nilainya baru 83. Ini yang harus kita evaluasi, item mana saja yang angkanya masih kecil dan harus dioptimalkan,” ujar Tri, Selasa (6/1).
Menurut Tri, Pemkot Bekasi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap delapan area intervensi MCP KPK, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelayanan publik. Ke depan, setiap area akan ditunjuk penanggung jawab khusus agar koordinasi lebih efektif.
“Misalnya pelayanan publik, di dalamnya ada banyak dinas. Nanti akan dipegang satu penanggung jawab, seperti staf ahli, supaya konsolidasi lebih mudah,” katanya.
Selain evaluasi MCP KPK, rapat awal tahun Pemkot Bekasi juga membahas tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
Tri menyebutkan, penyelesaian temuan BPK periode 2003 hingga 2024 telah mencapai 88 persen, meski masih di bawah target 90 persen.
“Masih kurang sedikit. Target kita 90 persen, tapi temuan tahun 2024 baru akan keluar lagi pada Januari ini,” ujarnya.
Sementara itu, untuk temuan LHP Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Pemkot Bekasi mengklaim telah menyelesaikan 97 persen rekomendasi.
Dari hasil evaluasi tersebut, Tri menekankan pentingnya pembenahan pada aspek penganggaran dan kesiapan aparatur agar seluruh indikator penilaian dapat terpenuhi secara optimal.
“Penganggaran harus lebih optimal, disertai ketertiban administrasi dan kepedulian sejak awal dalam memenuhi indikator-indikator penilaian,” pungkasnya. (sur)
