RADARBEKASI.ID, BEKASI – Nakhoda hingga struktur kepengurusan sejumlah partai politik di Kabupaten Bekasi mengalami perombakan pasca Pemilu 2024. Selain karena masa periodesasi kepengurusan yang telah berakhir, proses regenerasi dan evaluasi juga dilakukan sebagai persiapan menyongsong pesta demokrasi lima tahunan mendatang.
Pengamat Politik Bekasi, Roy Kamarullah, menilai sebagian besar pergantian pimpinan partai terjadi karena masa bakti kepengurusan yang telah habis.
“Saya lihat di beberapa partai ini terjadi pergantian karena periodesasi kepemimpinannya sudah selesai, seperti PAN, PKS, PDIP. Walaupun ada juga partai yang pergantian kepemimpinannya karena sesuatu hal. Tapi saya pikir memang situasi dan selesainya periodesasi,” ujar Roy kepada Radar Bekasi.
Selain faktor periodesasi, Roy juga menyoroti mundurnya pimpinan partai pasca kegagalan meraih kursi DPRD pada Pileg 2024. Salah satunya terjadi di DPD Perindo Kabupaten Bekasi. Ketua DPD Perindo, Budiono, memilih mundur setelah gagal mempertahankan kursinya sebagai anggota DPRD.
Menurut Roy, keputusan tersebut mencerminkan tanggung jawab dan komitmen seorang pemimpin partai terhadap target politik yang telah ditetapkan.
“Ini berpengaruh dan itu patut ditiru. Seorang pemimpin yang tidak mencapai target, jangan terus bertahan, tapi harus berani mengundurkan diri. Salah satunya Perindo, dari yang awalnya dapat kursi (DPRD), sekarang tidak dapat kursi. Kalau PKS, PAN, dan PDIP karena periodesasi habis,” ungkapnya.
Roy juga menyoroti mekanisme pemilihan ketua partai yang kini cenderung bersifat top-down. Penentuan pimpinan daerah banyak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh pimpinan pusat, bukan lagi melalui mekanisme musyawarah dari tingkat bawah.
“Ketua-ketua kecamatan tidak lagi berkumpul memilih ketua-ketua kabupaten. Saya lihat saat ini tidak lagi bottom up, tetapi top-down (penunjukan dari atas). Saya pikir demokrasi dengan metode pemilihan ketua-ketua partai seperti itu, tidak menunjukan demokrasi. Ini bukan sebuah edukasi yang baik buat masyarakat, terutama aktivis partai,” ucapnya.
Meski sejumlah partai telah menetapkan kepengurusan baru, masih ada partai politik yang bertahan dengan struktur lama hingga awal 2026. Hal ini disebabkan masa periodesasi yang belum berakhir, atau faktor lain yang mempengaruhi keputusan internal partai.
Partai yang belum mengalami perubahan kepemimpinan di antaranya Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Buruh, serta beberapa partai lainnya.
Roy menegaskan evaluasi pasca Pemilu, baik Pileg maupun Pilkada, tidak bisa dianggap sepele. Kegagalan mengantarkan kader ke posisi legislatif maupun eksekutif dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi DPP partai.
“Untuk PKB saya anggap berprestasi, karena baru kali ini memperoleh banyak kursi. Sementara untuk Golkar, harusnya tidak menjadi penonton saat Pilkada. Saya pikir itu bakal menjadi tolok ukur, kenapa pemenang Pileg tidak menjadi pemenang di Pilkada,” pungkasnya. (pra)
